Aturan Investasi Miras Dicabut, Bagaimana Nasib Perusahaan Lama?

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 02 Maret 2021 18:12 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 02 320 2371041 aturan-investasi-miras-dicabut-bagaimana-nasib-perusahaan-lama-VyQ7Puesv8.jpg Minuman Beralkohol (Foto: Antara)

JAKARTA - Para pelaku usaha minuman keras (miras) masih diperbolehkan untuk berjualan. Meskipun aturan mengenai investasi miras yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 10 tahun 2021 telah dicabut.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, para pelaku usaha minol yang menjadi kearifan lokal tetap dipersilahkan untuk jualan. Karena pencabutan ini tidak akan mencabut izin usaha penjualan yang sudah ada.

Baca Juga: Investasi Miras Sudah Eksis Sejak 1931, Kepala BKPM: Ada 109 Izin Minol

"Izin yang ada tidak membatalkan, monggo saja," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (2/3/2021).

Namun Bahlil juga mengingatkan kepada para pelaku usaha yang sudah ada harus tetap mengikuti aturan yang sudah ada. Dari mulai proses hingga mekanisme harus sesuai dengan Undang-undang.

Baca Juga:  Kepala BKPM: Izin Investasi Miras Sudah Ada Sejak 1931

"Selama mekanismenya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi yang lama jalansaja, go ahead," ujarnya

Menurut Bahlil, aturan yang dicabut ini tidak akan berpangruh pada UU yang sudah ada. Termasuk juga Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) maupun Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah.

"Jadi tidak ada yang tidak pasti. Apalagi saat ini belum ada yang bangun investasi yang baru ini, jadi yang jalan lama saja. Dan itu ga ada urusannya sama UU CK dan Perpres 10 2021," jelasnya.

Bahlil menceritakan, izin untuk berjualan minuman alkohol sebenarnya telah ada di Indonesia sejak zaman Kolonial Belanda. Aturan tersebut terus lanjut ada setelah Indonesia merdeka, mulai dari orde lama, orde baru, hingga pasca reformasi.

"Minuman alkohol sejak tahun 1931 di negara kita sebelum merdeka sudah ada izin untuk pembangunannya. Terus ini berlanjut di zaman sebelum merdeka, setelah merdeka, pemerintahan berganti-ganti sampai dengan sekarang sebelum pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 11," kata Bahlil.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini