Kenaikan Tarif Tol Diminta Ditunda, Begini Respons BPJT

Giri Hartomo, Jurnalis · Sabtu 13 Maret 2021 15:23 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 13 320 2377212 kenaikan-tarif-tol-diminta-ditunda-begini-respons-bpjt-bb9HIHGNzH.jpg Tarif Jalan Tol Jangan Dinaikan. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) meminta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk membatalkan kenaikan tarif pada beberapa tol. Menyusul ada beberpa evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang harus dilakukan karena dianggap belum memenuhi standar.

Pelaksana Harian (Plh) Anggota BPJT Unsur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mahbullah Nurdin mengatakan kenaikan tarif tol melihat SPM dari ruas tol yang akan mengalami penyesuaian tarif. Jika penyesuaian tarif sudah dilakukan, maka artinya BPJT sudah melakukan evaluasi SPM pada ruas tol tersebut.

Baca Juga: Rekomendasi BPKN: Batalkan atau Tunda Kenaikan Tarif Jalan Tol

Adapun aturan SPM ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) PUPR No.16/PRT/M/2014. Sehingga, SPM kni menjadi persyaratan bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk mengajukan penyesuaian tarif, jika SPM tidak terpenuhi, maka penyesuaian tarif belum bisa dilakukan.

Baca Juga: Libur Isra Miraj, Kendaraan Melintas di Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Naik 15,3%

“SPM pada saat pengajuan penyesuaian tarif sudah dievaluasi oleh BPJT dan Bina Marga (BM) sebelum direkomendasikan dan ditanda tangan pak Menteri, artinya sebelum ditandatangan pak Menteri SPM tersebut sudah memenuhi sehingga SK penyesuaian tarifnya ditandatangan pak Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono),” ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (13/3/2021).

Menurut Nurdin, jika SPM sudah terpenuhi maka BUJT berhak mengajukan penyesuaian tarif. Di mana dalam penyesuaian tarif juga disesuaikan oleh beberapa aspek.

Salah satunya adalah melihat angka inflasi dalam kurun waktu dua tahun. Menurut Nurdin, penyeusaian tarif tersebut merupakan hak dari BUJT yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

“Kalau SK sudah ditandangani berarti SPM yang sudah dievaluasi BPJT dan Bina Marga sudah terpenuhi. Artinya menurut Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) dan PPJT berhak untuk disesuaikan berdasarkan tingkat laju inflasi selama 2 tahun dan itu hal BUJT,” jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini