JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para bupati tidak mengecer APBD kepada seluruh dinas yang ada. Pasalnya anggaran negara terbatas sehinggga harus ada skela prioritas.
“Sekali lagi anggaran itu terbatas. APBN itu terbatas, APBD juga terbatas. Jadi jangan diecer-ecer. Jangan dibagi rata. Saya ingatkan bolak- balik jangan dibagi rata, jangan diecer-ecer untuk semua unit organisasi yang ada di kabupaten bapak ibu sekalian,” katanya pada Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional V APKASI di Istana Negara, Jumat (26/3/2021).
Baca juga: Mengintip Besaran APBD saat PPKM Mikro, Siapa Terbesar?
“Jangan membelanjakan untuk banyak pos belanja. Semuanya dinas diberi. Semua, semua, semua, semua. Kita engga punya skala prioritas. Engga tau prioritasnya yang mana,” lanjutnya.
Menurutnya jika anggaran dibagi rata ke semua dinas tanpa ada skala prioritas tidak akan jadi apapun. Bahkan dia menyebut bisa jadi tidak akan terpilih untuk periode keduanya.
Baca juga: Penanganan Covid-19 dari APBD Rp42,15 Triliun, Simak Rinciannya
“Sekali lagi jangan anggaran itu diecer-ecer. Jangan disebar diseluruh pos belanja. Engga akan jadi (apapun). Setahun ilang, dua tahun ilang. Kok ga keliatan, ga keliatan. Tahu-tahu sudah lima tahun engga kepilih karena ga jelas. Ini bupati kok sudah lima tahun engga keliatan, engga bangun apa-apa. Karena pos belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja,” ungkapnya.