Dirut BSI: Keppres Gaji PNS Dipotong Zakat 2,5% Diajukan ke Jokowi

Aditya Pratama, Jurnalis · Kamis 15 April 2021 11:06 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 15 320 2395025 dirut-bsi-keppres-gaji-pns-dipotong-zakat-2-5-diajukan-ke-jokowi-nsqcvEtjCS.jpg PNS (Foto: Okezone)

JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bekerjasama dengan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Adapun kerjasama ini mendukung tercapainya realisasi potensi zakat sebesar Rp300 triliun.

Saat ini BAZNAS tengah mengajukan rancangan keputusan presiden tentang pemotongan gaji PNS sebesar 2,5% untuk pembayaran zakat ke Jokowi.

“Saat ini Baznas tengah mengajukan Keppres terkait pembayaran zakat 2,5% oleh PNS/ASN secara potong gaji. Kami siap mendukung pengelolaan zakatnya,” ujar Direktur Utama BSI Hery Gunardi dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Baca Juga: Soal Wacana Gaji PNS Dipotong Zakat 2,5%, Ini Kata Menpan RB 

Dia mengatakan, melalui kerja sama BSI dan BAZNAS diharapkan Gerakan Cinta Zakat bisa lebih membumi secara nasional dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk membayar zakat sehingga mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Menurutnya, kolaborasi ini memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak, sehingga dapat membantu pembangunan ekonomi bangsa dan negara, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan menyejahterakan rakyat. Untuk mendorong optimalisasi potensi zakat nasional, menurut Hery, BSI siap mendukung pengelolaan zakat dari Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara.

“Jika benefitnya banyak diterima oleh masyarakat, kita dapat memberikan informasi yang lebih transparan, dan masyarakat pun akan lebih rajin berzakat. Semoga niat baik kita semua mendapat berkah dari Allah SWT,” sambungnya.

Seperti diketahui, wacana soal pemangkasan gaji sebesar 2,5% yang dialokasikan untuk zakat kembali muncul. Dimana salah satu sasarannya adalah gaji pegawai negeri sipil (PNS).

Terkait hal tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) tidak menjelaskan secara detail. Dia mengatakan bahwa hinggi kini masih belum ada keputusan bersama.

“Belum ada keputusan bersama. Masih menunggu dulu,” katanya, Minggu (28/3/2021).

Ditanyakan apa yang ditunggu, Tjahjo enggan menjawabnya.

Sebelumnya Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad mengatakan bahwa wacana ini bukan hanya untuk PNS tapi juga untuk profesi lainnya. Mulai dari pegawai BUMN dan juga pegawai swasta.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini