RUU Perampasan Aset, Berikut Barang-Barang yang Bisa Diambil Alih Negara

Fadel Prayoga, Jurnalis · Kamis 29 April 2021 13:02 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 29 320 2402763 ruu-perampasan-aset-berikut-barang-barang-yang-bisa-diambil-alih-negara-SkkyWTZBrJ.jpg Pemerintah Siapkan RUU Perampasan Aset Negara. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah sedang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana. Hal ini sebaga upaya negara mengambil alih penguasaan dan atau kepemilikan aset atas tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Menurut Ketua Tim Perumus Naskah RUU Perampasan Aset Yunus Husein, ruang lingkup perampasan aset adalah aset yang dapat dirampas oleh negara berdasarkan Undang-Undang ini.

Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.

Baca Juga: Setelah TMII, Pemerintah Bakal 'Rebut' Gedung Granadi dan Vila Megamendung dari Soeharto

Meski demikian, Yunus mengatakan, perampasan aset tidak menghapuskan kewenangan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana dan terhadap aset yang telah dinyatakan dirampas negara tidak dapat dimintakan untuk dirampas kembali.

"Jika penuntutan terhadap pelaku tindak pidana sama dengan objek permohonan Perampasan Aset, pemeriksaan permohonan Perampasan Aset ditunda sampai ada putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana dan sama dengan objek permohonan Perampasan Aset dan apabila putusan pengadilan menyatakan Aset tersebut dirampas negara, pemeriksaan permohonan Perampasan Aset dihentikan," tulisnya, Kamis (29/4/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Incar Pajak dari Pengelolaan Aset Negara Rp4,13 Triliun

Adapun aset-aset yang dapat dilakukan perampasan di antaranya, aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain atau korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut.

"Batasan aset tindak pidana yang dapat dirampas aset yang bernilai paling sedikit Rp100 juta," ujarnya. 

Kemudian aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan Aset Tindak Pidana (Unexplained Wealth).

"Aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana. Aset lain yang sah milik pelaku sebagai pengganti Aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara," tuturnya.

Sementara itu, kriteria perampasan aset dilakukan dalam hal tersangka atau terdakwanya meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya atau terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Perampasan aset dapat juga dilakukan terhadap aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan atau telah diputus bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat Aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas," tuturnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini