BKPN Beri Rekomendasi Penyelesaian Kasus Jiwasraya ke Presiden Jokowi

Hafid Fuad, Jurnalis · Jum'at 30 April 2021 15:53 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 30 320 2403560 bkpn-beri-rekomendasi-penyelesaian-kasus-jiwasraya-ke-presiden-jokowi-RKYTPQUFpe.jpg Jiwasraya Bayar Klaim Polis Tahap I. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E Halim mengaku sedang menyiapkan rekomendasi kepada Presiden terkait kasus Pensiunan BUMN di Jiwasraya.

Walaupun belum rampung, BPKN membocorkan poinnya yaitu mekanisme restrukturisasi jangan sampai merugikan konsumen alias nasabah. Terlepas dari berbagai persoalan yang sedang dihadapi Jiwasraya.

Baca Juga: Pensiunan Nasabah Jiwasraya 'Geruduk' Kantor Erick Thohir

"Karena dari sisi mekanismenya harusnya bisa diatur di internal mereka. Khususnya karena Pemerintah melalui Kementerian BUMN adalah pihak pemilik perusahaan," ujar Rizal saat dihubungi MNC Portal Indonesia di Jakarta (30/4/2021).

Sebagai wujud tanggung jawab, pemerintah selaku pemegang saham Jiwasraya telah mencetuskan program restrukturisasi untuk menyelamatkan polis tersebut. Dengan restrukturisasi, pemegang polis dipastikan akan terhindar dari kerugian yang lebih besar, yang ditanggung oleh negara dan pemegang polis sendiri.Bahkan, kehadiran program restrukturisasi pun bisa memberikan kejelasan waktu pengembalian dana pemegang polis.

Baca Juga: Kondisi Terkini Keuangan Jiwasraya: Aset Cuma Rp15 Triliun, RBC Minus 1.000%

Sejatinya, program restrukturisasi ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Di mana, dalam Pasal 54 POJK itu disebutkan bahwa OJK dapat memerintahkan kepada perusahaan untuk melakukan pemindahan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan kepada perusahaan lain, ketika perusahaan tidak dapat memenuhi Tingkat Solvabilitas.

Atas dasar payung hukum itu, restrukturisasi menjadi sebuah tawaran kepada pemegang polis untuk dipindahkan portfolionya ke perusahaan baru bernama IFG Life. Di mana, IFG Life lah yang akan meneruskan manfaat sampai pengembalian dana pemegang polis. Adapun pelaksanaan program restrukturisasi ini telah dimasukkan ke dalam Rencana Penyehatan Keuangan (RKP) Jiwasraya.

Pararel dengan upaya penyelamatan, Pemerintah pun telah menyiapkan skema transfer bail in, melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 22 triliun untuk pendirian perusahaan asuransi baru IFG Life. Tak hanya itu, selaku induk usaha yakni IFG juga akan memberi tambahan modal senilai Rp 4,7 triliun.

Dengan adanya dukungan itu, restrukturisasi akan memberikan kejelasan pengembalian dana kepada pemegang polis. Meskipun dalam hal pengembalian dana pemegang polis akan ada penyesuaian manfaat atau haircut. Maklum, dana yang akan disetorkan oleh pemerintah melalui PMN itu belum cukup untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, karena sampai pada 31 Desember 2020 liabilitas JIwasraya mencapai Rp54,5 triliun.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini