Menolak Lupa, Sri Mulyani Kejar Terus Utang Lapindo
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus menagih utang dari Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya. Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan kini perusahaan tersebut masih belum melunasi utang sehingga pemerintah akan terus melakukan penagihan.
Baca Juga: Wih, Ada 'Harta Kartun' di Lumpur Lapindo
Saat ini, Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya baru membayar utang kepada pemerintah sebesar Rp5 miliar. Total utang perusahaan tersebut mencapai Rp773,3 miliar belum termasuk bunga 4,8% per tahun dan telah jatuh tempo pada 10 Juli 2019.
"Lapindo masih kita teliti. Pada dasarnya apa yang ada di catatan pemerintah itu yang akan kita tagihkan," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Rionald Silaban dalam video virtual, Jumat (30/4/2021).
Baca Juga: Kejar Terus Utang Lapindo! Kemenkeu Tolak Aset, Maunya Uang Tunai
Sebelumnya, Mantan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata sebelumnya mengatakan, pembayaran utang dengan aset (asset settlement) tidak bisa dilakukan begitu saja. Pemerintah harus menilai apakah aset yang ada bisa dinilai atau tidak.
