Share

Sri Mulyani Terus Kejar Utang Lapindo Rp1,91 Triliun

Giri Hartomo, Okezone · Selasa 18 Mei 2021 17:26 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 18 320 2411853 sri-mulyani-terus-kejar-utang-lapindo-rp1-91-triliun-9deNPxnBat.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kementerian Keuangan akan terus mengejar pembayaran utang anak usaha Lapindo Brantas Inc, PT Minarak Lapindo kepada pemerintah. Di mana utang terkait penanggulangan bencana lumpur, hingga kini belum juga dipenuhi.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah masih terus berusaha menagih kewajiban Lapindo.

Baca Juga: Wih, Ada 'Harta Kartun' di Lumpur Lapindo

"Sampai dengan saat ini belum terdapat pembayaran dari pihak LBI/PT LMJ. Pemerintah akan terus melakukan penagihan kepada LBI/PT LMJ sesuai perjanjian yang disepakati," ujarnya kepada media, Selasa (18/5/2021).

Sesuai kesepakatan antara pihak Lapindo dengan pemerintah, seharusnya utang tersebut harus sudah dilunasi pada 2019 lalu. Namun kenyataannya hingga kini, pihak Lapindo belum juga memenuhi kewajibannya.

Baca Juga: Kejar Terus Utang Lapindo! Kemenkeu Tolak Aset, Maunya Uang Tunai

Walaupun demikian, menurut Yustinus Prastowo, saat ini belum waktunya membicarakan langkah lanjutan. Karena pemerintah sedang fokus agar pembayaran utang bisa segera dilakukan.

"Mungkin langkah dan upaya lanjutan nanti saja, kita fokus mendorong supaya ada pembayaran," katanya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Menurutnya, belum perlu dibicarakan upaya lanjutan terkait upaya penagihan utang pihak Lapindo, karena pemerintah masih percaya itikad baik perusahaan tersebut.

"Pemerintah tetap percaya pihak LBI/PT LMJ akan kooperatif dan bersedia menunaikan kewajiban sesuai ketentuan," kata Yustinus.

Sebagai informasi, terkait penanggulangan bencana lumpur, pada Maret 2007 perusahaan konglomerasi Bakrie itu memperoleh pinjaman Rp781,68 miliar, namun utang yang ditarik dari pemerintah sebesar Rp 773,8 miliar.

Mengutip hasil audit BPK tahun 2019, pemerintah mencatat hingga 31 Desember 2019, total utang Lapindo Brantas dan Minarak kepada pemerintah sebesar Rp 1,91 triliun

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini