Kebocoran Data BPJS Kesehatan, Dirut: Karena Peretasan
JAKARTA - BPJS Kesehatan mengakui kebocoran data 279 juta warga Indonesia. Kebocoran data terjadi akibat adanya tindakan peretasan (hacker) sistem keamanan digital.
Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, BPJS kesehatan selama ini telah melakukan upaya perlindungan data peserta melalui pengelolaan teknologi informasi (IT). Data tersebut dikelola sesuai ketentuan atau standar serta perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga: Data 279 Juta Penduduk Bocor Diduga dari BPJS Kesehatan, Ini Bahayanya
Meski begitu, dinamisnya dunia digital membuat kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab melakukan pembobolan data pribadi yang terhimpun melalui platform digital BPJS Kesehatan.
"IT di BPJS Kesehatan telah berlapis-lapis, walaupun BPJS Kesehatan sudah melakukan sistem keamanan yang berlaku, namun masih dimungkinkan terjadinya peretasan. Mengingat sangat dinamisnya dunia peretasan," ujar Ali dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (25/5/2021).
BPJS Kesehatan sudah melakukan kerjasama strategis dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Bahkan, menggandeng kementerian terkait dan pihak profesional untuk mengimplementasikan sistem keamanan data yang sesuai dengan standar ISO 20027001 yang tersertifikasi.
"Sekali lagi kami ulangi bahwa di BPJS Kesehatan sistem keamanan data telah sesuai dengan ISO 20027001 dan sudah tersertifikasi," katanya.
