Jokowi Marah-Marah, dari Pelabuhan Tanpa Jalan hingga Data Bansos Amburadul

Fadel Prayoga, Jurnalis · Kamis 27 Mei 2021 20:31 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 27 320 2416432 jokowi-marah-marah-dari-pelabuhan-tanpa-jalan-hingga-data-bansos-amburadul-ixiququg5R.jpg Presiden Jokowi (Foto: Setkab)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo nampaknya sedang dalam kondisi perasaan yang tidak baik pada hari ini. Hal ini terlihat saat orang nomor satu di Indonesia itu melaksanakan rapat terbatas bersama jajaran menteri di Istana Kepresidenan.

Pertama-tama, mantan gubernur DKI Jakarta itu menyinggung pembangunan infrastruktur tanpa disertai perencanaan yang matang. Alhasil, berdasarkan laporan timnya ditemukan kalau ada pembangunan pelabuhan yang tidak disertai dengan akses jalan.

Baca Juga: Bansos Tak Tepat Sasaran, Jokowi: Ini Harus Diperbaiki!

"Saya ini di lapangan terus. Ada waduk, tidak ada irigasinya. Irigasi primer, sekunder, tersier itu enggak ada. Ada itu. Saya temukan di lapangan. Ada yang membangun pelabuhan, pelabuhan baru enggak ada akses jalan ke situ. Apa-apaan ? Gimana pelabuhan itu bisa digunakan? Ada dan tidak hanya satu,” ujarnya saat peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (27/5/2021).

Dia meminta agar kualitas perencanaan pembangunan terus ditingkatkan. Jokowi melihat masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya.

Baca Juga:  Nah Loh! Jokowi Minta Menteri dan Kepala Daerah Tak Tutupi Data

"Tidak jelas sasarannya. Anggaran itu yang mau disasar apa. Sehingga ini tidak mendukung pencapaian dari tujuan. Dan tidak sinkron dengan program atau kegiatan lainnya. Sehingga kesenjangan antara arah pembangunan pemerintah pusat dengan daerah itu masih terjadi,” kata dia.

 

Selain itu, dia juga menyoroti masalah akurasi data yang dimiliki pemerintah. Menurutnya hal ini masih menjadi persoalan hingga hari ini.

“Dampaknya kemana-mana. Contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih membuat penyaluran menjadi tak cepat. Menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran,” katanya.

Dia menegaskan agar kejadian serupa tak terulang kembali. Terlebih, kini keadaannya sedang terjadi pandemi Covid-19, yang mana penggunaan anggaran harus digunakan secara baik.

“Tidak adaptif terhadap situasi hari ini. Sekali lagi, dalam 3 tahun ini, apalagi adanya pandemi ini, disrupsi, arus gelombang perubahan itu betul-betul nyata dan bergerak sangat cepat sekali. Sehingga semuanya harus beradaptasi dengan arus gelombang perubahan itu,” katanya.

Dia meminta Badan Pengawasa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) melakukan pengawalan terhadap perencanaan pembangunan. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan.

“Dan masyarakat juga yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu. Karena itu saya perintahkan, saya instruksikan agar BPKP dan APIP kementerian, lembaga dan daerah kawal dari hulu sejak awal pada saat perencanaan harus diikuti,” katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini