Jokowi Marah-Marah, dari Pelabuhan Tanpa Jalan hingga Data Bansos Amburadul
Selain itu, dia juga menyoroti masalah akurasi data yang dimiliki pemerintah. Menurutnya hal ini masih menjadi persoalan hingga hari ini.
“Dampaknya kemana-mana. Contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih membuat penyaluran menjadi tak cepat. Menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran,” katanya.
Dia menegaskan agar kejadian serupa tak terulang kembali. Terlebih, kini keadaannya sedang terjadi pandemi Covid-19, yang mana penggunaan anggaran harus digunakan secara baik.
“Tidak adaptif terhadap situasi hari ini. Sekali lagi, dalam 3 tahun ini, apalagi adanya pandemi ini, disrupsi, arus gelombang perubahan itu betul-betul nyata dan bergerak sangat cepat sekali. Sehingga semuanya harus beradaptasi dengan arus gelombang perubahan itu,” katanya.
Dia meminta Badan Pengawasa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) melakukan pengawalan terhadap perencanaan pembangunan. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan.
“Dan masyarakat juga yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu. Karena itu saya perintahkan, saya instruksikan agar BPKP dan APIP kementerian, lembaga dan daerah kawal dari hulu sejak awal pada saat perencanaan harus diikuti,” katanya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
