Erick Thohir Diminta Batalkan Biaya Cek Saldo dan Tarik Tunai di ATM Link

Feby Novalius, Jurnalis · Jum'at 28 Mei 2021 08:50 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 28 320 2416551 erick-thohir-diminta-batalkan-biaya-cek-saldo-dan-tarik-tunai-di-atm-link-cInGhmisgK.jpg Biaya Tarik Tunai di ATM Link. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Komunitas Konsumen Indonesia menyampaikan surat kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Surat tersebut mengadukan Direksi Bank BUMN karena menerapkan biaya pada ATM Link mulai 1 Juni. Sebelumnya, KKI juga telah bersurat kepada BPKN , OJK dan KPPU.

Adapun surat tersebut dilayangkan oleh David terkait permohonan kepada Bapak Menteri BUMN agar memerintahkan Himbara (Bank Mandiri, BRI, BNI dan BTN) membatalkan rencana Pengenaan Biaya Cek Saldo dan Tarik Tunai pada ATM Link.

Baca Juga: Tarik Tunai di ATM Link Bayar, Bank Mandiri Perkuat Layanan Online

"Pada awal pembentukannya, gabungan ATM ini untuk memberikan efisiensi, di mana Pengelolaan ATM secara bersama pada satu perusahaan switching oleh BUMN perbankan bakal membuat penghematan biaya operasional bagi pihak perbankan dan penghematan biaya transaksi bagi masyarakat pengguna ATM.Kemudian ATM Link dikenalkan pada Desember 2015 di Blok B Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat, oleh Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno,” ujar David, dalam keterangannya, Jumat (28/5/2021).

Menteri BUMN sangat relevan membatalkan rencana pengenakan tarif untuk cek saldo dan pengambilan tunai di ATM Link pada 1 Juni 2021 karena sewaktu peluncuran perdana ATM Linkpun tahun 2015 dilakukan oleh Menteri BUMN.

Baca Juga: Tarik Tunai di ATM Link Bayar, Nasabah Harus Apa?

"Penerapan tarif ini adalah langkah yang tidak populis disaat masyarakat sedang susah menghadapi pandemi Covid 19 dan sudah banyak yang menentang rencana ini antara lain Anggota BPK, Anggota DPR dan masyarakat luas,” ujarnya.

KKI juga melaporkan Himbara ke OJK, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena ada dugaan Kartel yaitu 4 Bank bersepakat menetapkan harga yang sama untuk tarik tunai dan pengecekan saldo.

"Kalau laporan kami terbukti dan Bank BUMN nanti dihukum karena melakukan kartel maka hal ini sangat memalukan, sehingga sudah patut Bapak Menteri BUMN membatalkannya" tegas David

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini