Buruh Boikot Produk, Indomaret Ditaksir Bisa Kehilangan Pendapatan Rp1 Triliun

Rina Anggraeni, Jurnalis · Jum'at 28 Mei 2021 10:57 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 28 320 2416621 buruh-boikot-produk-indomaret-ditaksir-bisa-kehilangan-pendapatan-rp1-triliun-Cbc0jQ2ooF.jpg Indomaret (Foto: Okezone)

JAKARTA - Buruh telah melakukan aksi kampanye boikot Indomaret dimulai Kamis 27 Mei 2021. Aksi boikot buruh ini karena PT Indomarco Prismatama, perusahaan dengan merek Indomaret diduga mengkriminalisasi buruhnya serta tidak membayarkan hak-hak buruh sesuai peraturan perusahaan yang berlaku.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, langkah itu dilakukan jika Anwar Bessy, salah satu pegawai Indomaret tidak dibebaskan. Anwar Bessy sendiri tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dilaporkan secara pidana oleh pihak perusahaan akibat rusaknya dinding gypsum saat buruh menuntut pembayaran THR 2020.

Baca Juga: Hari Ini Buruh Gelar Aksi Boikot Produk Indomaret, Ada 6 Tuntutan 

Setelah aksi esok hari, buruh juga akan melakukan protes yang sama pada hari-hari selanjutnya. Di mana, gerakan boikot Indomaret akan dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia. Said mengatakan langkah itu dilakukan jika Anwar Bessy, salah satu pegawai Indomaret tidak dibebaskan.

Said mengingatkan, ada 2,2 juta anggota KSPI yang tersebar di 30 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. Sedangkan FSPMI beranggotakan lebih dari 250 buruh di 24 provinsi dan lebih dari 200 kabupaten/kota.

Karena itu, dipastikan akan terjadi loss penjualan produk Indomaret, karena buruh dalam beberapa hari kedepan akan menjalankan aksi boikot tersebut.

“Jika kampanye seruan boiot diikuti oleh 2,2 juta anggota KSPI, dikalikan rata-rata setiap buruh belanja 500 ribu, maka potensi kehilangan nilai transaksi di Indomaret akan loss mencapai Rp1 triliun,” tambahnya.

Said Iqbal mengungkapkan, telah terjadi pelanggaran yang serius oleh menajemen PT Indomarco Prismatama yang dalam membayar THR tidak sesuai dengan isi peraturan perusahaan. Di mana seharusnya, pekerja yang memiliki masa kerja sampai dengan tiga tahun mendapat THR 1 bulan upah, masa kerja 3 – 7 dibayar 1,5 bulan upah, dan 7 tahun ke atas dibayar 2 bulan upah.

“Serikat buruh berpendapat, manajemen dalam membayar THR 2020 tidak sesuai peratuan perusahaan yang sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan aturan perundangan-undangan seperti UU No 13 Tahun 2003 dan PP No 78 Tahun 2015,” kata Said Iqbal.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini