6 Fakta Mengejutkan 97.000 PNS Tetap Digaji tapi Orangnya Tak Ada

Fadel Prayoga, Jurnalis · Minggu 30 Mei 2021 06:02 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 29 320 2417254 6-fakta-mengejutkan-97-000-pns-tetap-digaji-tapi-orangnya-tak-ada-NjShPzTenh.jpg PNS (Foto: Okezone)

JAKARTA - Terungkap bahwa ada sebanyak 97.000 pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, PNS fiktif itu ternyata menerima gaji dan membebani APBN.

Terkait hal itu, Okezone telah merangkum beberapa fakta, Minggu (30/5/2021).

1. Penjelasan BKN

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyebut bahwa saat melakukan pendataan ulang PNS tahun 2014 ditemukan 97.000 PNS misterius. Di mana ada pembayaran gaji dan pensiun tapi PNSnya tidak ada.

Akan tetapi, Bima memastikan bahwa persoalan itu sudah dituntaskan lama. Menurutnya data PNS aat ini sudah lebih akurat.

“Kasus itu sudah diselesaikan lama dan databasenya juga sudah semakin akurat. Walaupun masih ada 1-2 yang muncul kembali tapi tidak signifikan,” katanya saat dihubungi, Senin (24/5/2021).

Baca Juga: Heboh Data 97.000 PNS Misterius Terima Gaji, Pemborosan Uang Negara 

2. 97.000 Data PNS tersebut Telah Diblokir

Bima menyebut bahwa dari 97.000 data tersebut ada yang diblokir , ada yang abru ditemukan PNSnya dan lain sebagainya.

“Ada yang diblokir, ada yang baru ketemu orangnya di daerah terpencil, ada yang sudah meninggal, ada yang sakit stroke lama tidak masuk kantor dan lain-lain,” tuturnya.

3. BKN Minta PNS Update Diri agar Kejadian Tak Berulang

Maka dari itu Bima mengatakan bahwa pada bulan Juli nanti PNS diminta untuk meng-update data secara mandiri agar hal tersebut tidak kembali terulang. Pihaknya pun sudah bekerjsasama dengan PT Taspen untuk yang tercatat pensiun.

“Pemutakhiran Data Mandiri yang akan dilakukan ini adalah untuk mencegah agar masalah yg seperti itu tidak terjadi lagi. Selain itu juga untuk mewujudkan satu data dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE),” pungkasnya.


4. Data Fiktif Merupakan Persoalan Hukum yang Harus Diselesaikan

Data fiktif PNS, kata dia, merupakan persoalan hukum yang harus diselesaikan segera. Dimana, penegak hukum harus melakukan pengusutan terhadap kasus tersebut. Sebab, perkara ini menyangkut dengan kepentingan publik dan negara.

Secara khusus, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menyarankan agar BKN proaktif terhadap sistem pembaharuan data kepegawaian di daerah. Langkah itu sekaligus menjadi awal BKN melakukan pembenahan data.

"Di situ harus ditelusuri dan bertanggung jawab, artinya pihak BKN juga tidak pasif tapi harus proaktif, tentu aparatur penegak hukum harus melakukan penyusutan, ini harus diusut karena ada kepercayaan publik terhadap persoalan ASN ini," tutur dia.

5. BPKP Akan Investigasi Data 97.000 PNS Fiktif

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bakal menerjunkan tim investigasi untuk menyelidiki adanya dugaan data pegawai negeri sipil (PNS) yang diduga fiktif. Adapun jumlah data PNS yang diduga fiktif mencapai 97.000 berdasarkan laporan Badan Kepegawaian Negara atau BKN.

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, tim investigator akan meminta data kepada BKN mulai Jumat 28 Mei 2021. Nantinya, proses investigasi juga akan dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia guna mengantisipasi adanya potensi kerugian negara.

“Kami belum lihat masa iya ada orang bayar gaji bisa fiktif, kan ada orang yang mengambil (gaji) itu ada tangannya tidak mungkin fiktif begitu,” ujar Ateh dalam konferensi pers, Kamis (27/5/2021).


6. Investigasi Data PNS Fiktif Bukan Hal yang Sulit

Menurut dia, upaya melakukan investigasi terkait dengan dugaan data fiktif bukanlah hal sulit dilakukan. Sebab, semuanya transaksi masih tercatat dan bisa ditelusuri.

Kendati demikian, Ateh belum mengetahui proses investigasi membutuhkan waktu berapa lama hingga mendapatkan hasil yang valid.

“Kalau memang bener begitu kan bukan salah orang yang menerima duit saja, pengurusnya bisa saja salah,” kata dia.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini