Wamendag: Aset Kripto Bukan Mata Uang!

Tim Okezone, Jurnalis · Kamis 03 Juni 2021 15:10 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 03 320 2419553 wamendag-aset-kripto-bukan-mata-uang-DDmJEaFVqW.jpg Wamendag Jerry Sambuaga. (Foto: Okezone.com/Kemendag)

JAKARTA - Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa kripto merupakan salah satu aset digital yang masuk kategori komoditas dalam perdagangan. Oleh karena itu, kripto tepat diatur Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti.

Demikian disampaikan Wamendag Jerry Sambuaga saat mendampingi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, kemarin.

“Aset kripto bukan mata uang atau alat pembayaran menurut hukum Indonesia. Ia merupakan aset digital yang bisa diperdagangkan sebagai komoditi. Karena itu ini masuk dalam kewenangan pengaturan oleh Bappebti.” Kata Jerry, dalam keterangannya, Kamis (3/6/2021).

Baca Juga: Ditanya DPR Soal Bursa Kripto, Begini Jawaban Mendag

Kripto adalah jenis pengembangan aset digital yang relatif baru dan perlu diakomodasi pengaturannya dalam sistem perdagangan di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari penggunaan yang makin luas, prospek diversifikasi penggunaan dan dampaknya bagi perekonomian nasional secara umum.

Mengingat dampaknya yang bisa luas, Wamendag memahami mengapa regulator lain ingin mengawasi dan mengatur kripto. Dirinya berharap perdagangan kripto bisa ditinjau dari berbagai aspek sehingga produktif bagi pengembangan perdagangan dan ekonomi Indonesia.

“Saya kira memang ini bisa dilihat sebagai urusan lintas sektor. Tetapi jelas dalam hal perdagangannya adalah wewenang Bappebti,” Kata Wamendag.

Baca Juga: Tergiur Investasi Bitcoin? Ingat Jangan Cuma Ikut-ikutan Nanti Boncos

Aset kripto saat ini diperdagangkan dengan omzet sekitar Rp1,5 triliun per hari di Indonesia. Menurutnya, ini potensi yang cukup besar sehingga harus ada kehati-hatian dalam pengaturan.

Bappebti berencana untuk mendirikan bursa komoditas untuk aset kripto. Saat ini aturan-aturannya sedang digodog dan direncanakan bursa akan berdiri pada semester kedua tahun ini. Jika itu terwujud, Indonesia akan menjadi salah satu negara pertama yang mendirikan bursa crypto yang diatur oleh Pemerintah.

Menurut data, ada sekitar 8.000-9.000 jenis aset kripto saat ini. Bappebti telah merilis sekitar 229 aset kripto yang bisa diperdagangkan di Indonesia.

Jumlah jenis kripto yang bisa diperdagangkan bisa bertambah atau berkurang tergantung hasil pengawasan dan evaluasi yang terus dilakukan secara berkala.

Jerry mengatakan saat ini Bappebti terus meningkatkan kapasitas dalam pengaturan aset crypto. Mereka menggandeng berbagai stake holders termasuk pelaku perdagangan langsung.

“Pada intinya, pengaturan perdagangan aset crypto bertujuan mencapai beberapa hal. Pertama, kepastian hukum mengenai aset crypto itu sendiri; kedua, perlindungan pedagang dan semua pihak yang terlibat, dan; ketiga, upaya mengoptimalkan kebermanfaatannya bagi ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat,” tandas Jerry.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini