Kurang, Menteri KKP Minta Tambahan Anggaran 2020 Jadi Rp8 Triliun

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Senin 07 Juni 2021 13:32 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 07 320 2421303 kurang-menteri-kkp-minta-tambahan-anggaran-2020-jadi-rp8-triliun-Qxu213nOKu.jpg Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. (Foto: Okezone.com/Taufik)

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai pagu indikatif pada 2022 kecil dengan besaran Rp6,122 triliun. Pasalnya, ada sejumlah program tambahan yang membutuhkan anggaran triliunan Rupiah.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono pun menjabarkan program operasional dan non operasional yang harus direalisasikan KKP pada tahun mendatang. Karena itu, dibutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp8 triliun.

Baca Juga: Sempat Ditolak, PNBP Pasca-Produksi Dipastikan untuk Sejahterakan Nelayan

"KKP mengusulkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp8 triliun. Mudah-mudahan disetujui Pak," ujar Trenggono, Senin (7/6/2021).

Adapun tambahan anggaran akan dialokasikan untuk belanja operasional sebesar Rp236,61 miliar. Program ini difokuskan pada pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran KKP di pusat dan daerah.

Baca Juga: Berbaik Hati, Sri Mulyani Tambah Anggaran KKP Rp43 Miliar

Kedua belanja non operasional senilai Rp7,08 triliun yang digunakan untuk melaksanakan program prioritas nasional dan terobosan baru KKP.

Dia mencatat, masih banyak peran strategis KKP dalam agenda pembangunan nasional yang belum tertampung dalam pagu indikatif tahun anggaran 2022 senilai Rp6,122 triliun.

Bahkan, melaksanakan kegiatan prioritas utama untuk kepentingan masyarakat dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sebelumnya sudah menggelontorkan anggaran Rp 43,34 miliar kepada KKP. Tambahan dana itu didasari pada Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan Nomor: S-37/MK:/2021

Padahal, serapan anggaran KKP hingga 1 Juni 2021 sebesar masih sebesar Rp1,58 triliun atau 24,07% dari total pagu anggaran senilai Rp6,562 triliun. Anggaran tambahan tersebut akan dialokasikan atau dimanfaatkan untuk kegiatan penanaman di empat provinsi dengan target luasan lahan sekitar 2,008 hektar.

"Berdasarkan surat Menkeu S-37/MK:/2021 tanggal 16 Maret 2021, KKP mendapatkan alokasi belanja anggaran tambahan sebesar Rp43,34 miliar," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini