RI Minta Bantuan Prancis Bebaskan Tarif 500 Produk Ikan ke Uni Eropa

Rina Anggraeni, Jurnalis · Selasa 08 Juni 2021 18:43 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 08 320 2422098 ri-minta-bantuan-prancis-bebaskan-tarif-500-produk-ikan-ke-uni-eropa-TOVNnlfOr1.jpg Produk Ikan Indonesia. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Indonesia dan Prancis memperkuat kerjasama bilateral di bidang kelautan dan perikanan, sebagai upaya keberlanjutan menjaga ekosistem laut dan peningkatan pembangunan, khususnya di wilayah pesisir. Hal ini ditandai dengan penandatangan tiga naskah kerja sama melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dua negara.

Tiga kesepakatan kerja sama yang dimaksud meliputi Letter of Intent (LOI)/Peryataan Kehendak tantang Pembentukan Dialog Maritim Bilateral, Joint Statement/Pernyataan Bersama tentang Pengembangan Program Kerja Sama Kelautan dan Perikanan, serta LOI tentang Pembangunan Pelabuhan Ramah Lingkungan di Indonesia yang akan berfokus pada tahap awal berlangsung di Belawan, Bitung, Kendari dan Cilacap.

Baca Juga: Kurang, Menteri KKP Minta Tambahan Anggaran 2020 Jadi Rp8 Triliun

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, penguatan kerjasama merupakan implementasi dari kemitraan strategis kedua negara yang mencakup pola kesepakatan kerja sama maritim yang telah dideklarasikan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Prancis Hollande di Jakarta pada 2017 lalu.

"Indonesia dan Perancis merupakan negara sahabat yang memiliki kedekatan secara historis. Kerja sama sektor kelautan dan perikanan kali ini ini sekaligus untuk memperkuat implementasi kerja sama maritim yang sudah dideklarasikan pada 2017," ujar Menteri Trenggono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Baca Juga: Berbaik Hati, Sri Mulyani Tambah Anggaran KKP Rp43 Miliar

Indonesia dan Prancis juga merupakan mitra strategis perdagangan. Pada 2020 ekspor Indonesia ke Perancis mencapai 7.680 ton dengan nilai USD31,87 juta.

Menteri Trenggono berharap Menteri Kelautan Prancis Annick Girardin dapat membantu peningkatan volume ekspor produk perikanan Indonesia dan membantu menyuarakan penerapan pembebasan tarif awal (early harvest) atas lebih dari 500 produk perikanan Indonesia ke Uni Eropa.

"Jika dimungkinkan pembebasan lebih dari 500 jenis produk perikanan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu tanpa harus menunggu selesainya perundingan lain dalam Indoneaia-EU CEPA," ujar Menteri Trenggono.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Trenggono turut menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia dalam memberantas praktik illegal fishing yang menjadi masalah global. Sepanjang tahun 2021 saja, sudah 104 kapal penangkap ikan baik kapal ikan asing maupun yang berbendera Indonesia ditindak lantaran melakukan pelanggaran seperti illegal fishing dan destructive fishing.

Menteri Trenggono menegaskan memegang prinsip ekonomi biru dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Langkah yang diambil diantaranya selain pengetatan pengawasan di laut, yakni melakukan restorasi mangrove dan mengembangkan sektor budidaya berkelanjutan.

"Tanggung jawab kami selain menjaga kesehatan laut, juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang tinggal di pesisir. Kami juga mencoba terus memicu, mengembangkan budidaya perikanan yang mengacu pada hasil riset dan kearifan lokal," papar Menteri Trenggono.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini