Isolasi Mandiri di Hotel Dihentikan, Pengusaha Minta Pemerintah Bayar Tunggakan dan Vaksinasi

Hafid Fuad, Jurnalis · Rabu 09 Juni 2021 16:37 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 09 320 2422569 isolasi-mandiri-di-hotel-dihentikan-pengusaha-minta-pemerintah-bayar-tunggakan-dan-vaksinasi-OkIH8zICw3.jpg Isolasi Mandiri (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan, kebijakan isolasi mandiri di hotel yang dihentikan akan menekan sektor perhotelan. Menurutnya, fasilitas akomodasi Orang Tanpa Gejala (OTG) di hotel-hotel sebenarnya bertujuan untuk membantu pemerintah.

"Tekanan sektor perhotelan jadi bertambah karena tunggakan dari pemerintah cukup besar untuk akomodasi pasien covid19 kategori OTG. Sementara memberikan layanan akomodasi di saat pandemi sudah sangat berat. Semoga pemerintah bisa menyelesaikan tunggakan agar cashflow hotel-hotel tidak semakin parah," ujar Maulana saat dihubungi Okezone di Jakarta (9/6/2021).

Baca Juga: BNPB Setop Isolasi Pasien Covid-19 di Hotel, Wagub DKI: Kami Carikan Tempat 

Menurutnya selain tunggakan, PR pemerintah selanjutnya adalah vaksinasi di hotel-hotel yang sangat dibutuhkan. Karena tidak semua daerah berkomitmen memberikan vaksin untuk pegawai hotel hotel. "Karena industri hotel kondisinya tertekan sudah seharusnya diprioritaskan vaksinasi. Tapi banyak daerah tidak melakukannya," katanya.

Menurut Maulana, bisnis perhotelan memang tengah menghadap kondisi terburuk. Sebab, okupansi tak kunjung membaik akibat masih diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat di berbagai daerah. "Misalnya saat lebaran dilakukan pembatasan hasilnya okupansi hotel jatuh. Saat pembatasan sudah dibuka maka demand kembali naik," jelasnya.

Memang pemerintah memberikan program bantuan lain untuk sektor perhotelan melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Salah satu yang tengah berjalan adalah bantuan insentif pemerintah (BIP) yang mirip dengan program hibah pariwisata.

Namun, kata Maulana, program tersebut hanya bersifat tambahan atau dikhususkan bagi pengusaha bisnis akomodasi yang sebelumnya tidak mendapatkan dana hibah pariwisata.

"Padahal, yang sudah dapat hibah pariwisata pun belum tentu bisnisnya bisa bertahan. Memang jadi situasinya belum menguntungkan dan sangat rumit," imbuhnya.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan masih menunggak pembayaran hotel-hotel tempat karantina pasien covid-19 di DKI Jakarta hingga Rp140 miliar.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini