Belum Dapat Izin, Eksplorasi Tambang Emas di Pulau Sangihe Ilegal

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Selasa 15 Juni 2021 15:07 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 15 320 2425519 belum-dapat-izin-eksplorasi-tambang-emas-di-pulau-sangihe-ilegal-MAwqTB07r0.jpg Eksplorasi Tambang Emas. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono belum memberikan rekomendasi eksplorasi emas yang dilakukan PT Tambang Mas Sangihe, di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara.

Rekomendasi Menteri KKP ini penting karena diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Baca Juga: RI Minta Bantuan Prancis Bebaskan Tarif 500 Produk Ikan ke Uni Eropa

Di mana, pada Pasal 26 A dinyatakan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya untuk penanaman modal asing harus mendapat izin Menteri Kelautan dan Perikanan.

Juru Bicara KKP Wahyu Muryadi mengungkapkan, sejauh ini proses pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang dilakukan PT Tambang Mas Sangihe belum memperoleh rekomendasi. Bahkan, pihak manajemen perusahaan pun belum mengajukan surat permohonan rekomendasi yang dimaksudkan.

Baca Juga: Kurang, Menteri KKP Minta Tambahan Anggaran 2020 Jadi Rp8 Triliun

"Jadi sejauh ini KKP belum pernah memberikan izin, Menteri KKP belum pernah mengeluarkan atau menerbitkan izin rekomendasi yang dimaksud," ujar Wahyu saat ditemui di kawasan gedung KKP, Selasa (15/6/2021).

Dia mengutarakan, rekomendasi akan diberikan jika perusahaan mampu memenuhi sejumlah syarat. Salah satunya perihal kegunaan untuk kepentingan nasional. Dimana, kepentingan nasional yang dimaksud meliputi pertahanan keamanan negara, pelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan proyek strategi nasional (PSN).

Selain KKP, izin eksplorasi juga harus diterbitkan Kementerian ESDM. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 tahun 2019. Beleid itu menjelaskan rekomendasi pemanfaatan pulau kecil dan luas wilayah di bawah 100 kilometer persegi harus mendapat rekomendasi dan izin Menteri ESDM kepada pelaku usaha dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam pulau-pulau kecil.

"Intinya adalah pemanfaatan pulau pulau kecil dan perairan di sekitarnya, ini hanya digunakan untuk kepentingan nasional," katanya.

Mengenai analisis dampak lingkungan (Amdal) pun perusahaan harus memperoleh izin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini