Sembako Kena Pajak, Sri Mulyani: Masyarakat Miskin Dapat Subsidi

Rina Anggraeni, Jurnalis · Senin 28 Juni 2021 19:13 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 28 320 2432215 sembako-kena-pajak-sri-mulyani-masyarakat-miskin-dapat-subsidi-6khppz2Jlv.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)

JAKARTA  - Pemerintah tetap akan memberikan fasilitas atau subsidi terhadap pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang atau jasa yang bakal menjadi objek pajak baru. Kecuali sembako dan sekolah yang akan tetap dikenakan PPN

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pengecualian PPN tersebut merupakan rasionalisasi atas keadilan bagi masyarakat. Apalagi sembako, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan banyak dibutuhkan oleh masyarakat.

"Sekali lagi di sini kita bisa menggunakan subsidi menggunakan belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tidak menggunakan menarik PPN-nya, dalam rangka compliance dan memberikan targeting yang lebih baik,”kata Sri Mulyani dalam video virtual, Senin (28/6/2021).

Baca Juga: Bu Sri Mulyani, 70% Masyarakat RI Tolak Sembako Kena Pajak

Kata dia, bagi basis penerapan perpajakan di dalam RUU perubahan revisi kelima UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) harus berbasiskan pajak yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

Baca Juga: Pengakuan Mengejutkan Sri Mulyani soal Sekolah Bakal Kena Pajak

"Untuk kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dikenakan dengan PPN tarif lebih rendah dari tarif normal atau dapat juga tidak dipungut PPN bagi masyarakat yang tidak mampu, dan dapat dikompensasi dengan pemberian subsidi," jelasnya.

Mantan Anggota Bank Dunia itu menyebut PPN multi tarif dinaikkan dari 10 menjadi 12%, namun pihaknya juga memperkenalkan kisaran tarif 5% sampai dengan 25%.

"Kemudahan dan kesederhanaan PPN dalam hal ini seperti penerapan GST, yaitu PPN untuk barang kena pajak atau jasa kena pajak tertentu dengan tarif tertentu yang dihitung dari peredaran usaha. Ini untuk simplifikasi karena banyak aspirasi untuk penerapan GST di Indonesia," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini