Alasan Sri Mulyani Mau Pajaki Beras dan Daging

Rina Anggraeni, Jurnalis · Kamis 01 Juli 2021 17:06 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 01 320 2433969 alasan-sri-mulyani-mau-pajaki-beras-dan-daging-nk69G2EuCr.jpg Sri Mulyani Kenaik Pajak Sembako. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kelompok bahan pokok atau sembako akan menjadi fokus pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Adapun sembako yang dimaksud adalah beras dan daging.

Rencana pengenaan PPN sembako tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Dalam beleid ini disebutkan, tarif PPN akan naik menjadi 12% dan multitarif 5% hingga 25%.

Baca Juga: Orang Superkaya Penghasilan di Atas Rp5 Miliar Dipajaki 35%, Sri Mulyani: Cermin Keadilan

"Beras dan daging, dua ini yang akan jadi fokus RUU. Jadi di luar daging dan beras, kami melihat belum ada urgensi mengatur secara berbeda," ujar Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam video virtual, Kamis (1/7/2021).

Menurutnya, dua kelompok tersebut juga memiliki disparitas harga atau gap yang cukup lebar. Sehingga menurutnya, penerapan PPN multitarif akan memberikan keadilan di masyarakat.

Nantinya, kelompok beras dan daging yang banyak dibutuhkan masyarakat akan tetap bebas PPN. Pemerintah akan mengenakan PPN pada beras dan daging premium, yang hanya dikonsumsi masyarakat tertentu.

Baca Juga: Kabar Gembira! Sewa Toko di Mal Bebas Pajak

"Karena dalam undang-undang existing subsidi tarif itu diberikan kepada barang kebutuhan pokok yang sebenarnya bukan kebutuhan pokok untuk kelompok miskin saja. Ini yang terjadi dan ini yang ingin kita luruskan sebenarnya," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA), Ali Usman menuturkan, nantinya PPN sembako juga bisa dikenakan pada komoditas bahan baku pakan impor, seperti Soya Bean Meal (SBM), Meat Bone Meal (MBM), Corn Gluten Meal (CGM), Distillers Dried Grains with Soluble (DDGS).

"Jika bahan baku pakan ternak tersebut dikenakan PPN, maka secara tidak langsung harga pakan meningkat, sehingga Harga Pokok Produksi (HPP) budidaya unggas pun terkerek naik di tingkat peternak/pembudidaya," kata Ali.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), Desianto, meminta pemerintah untuk membebaskan PPN bahan baku pakan, pakan, produk ternak, dan perikanan. Menurutnya, pengenaan PPN akan memberikan efek berganda.

Dia mencontohkan, setiap kenaikan 1% pakan akan berdampak pada kenaikan harga livebird 1,7%, dan berpengaruh pada kenaikan harga karkas 3%.

"Apabila dikenakan tarif PPN 10% atau nanti 12%, akan terjadi kenaikan harga livebird 17% dan kenaikan karkas sebesar 25%," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini