Share

Kesal, Menko Luhut Minta Anies Cek Kantor Non-Esensial yang Masih Beroperasi

Rina Anggraeni, Sindonews · Selasa 06 Juli 2021 10:02 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 06 320 2436148 kesal-menko-luhut-minta-anies-cek-kantor-non-esensial-yang-masih-beroperasi-3yXHFWzX7o.jpg Kemacetan Saat PPKM Darurat Diberlakukan. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemariitiman dan Investasi Luhut Panjaitan meminta Gubernur DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya untuk mengecek langsung masing-masing industri yang masih beroperasi dan bukan sektor non-esensial. Dirinya juga meminta supaya memberikan sanksi tegas kepada perusahaan tersebut.

“Gubernur sudah mengeluarkan aplikasi registrasi, jadi dari situ yang boleh WFO atau melakukan mobilitas hanya yang bekerja dalam kategori esensial dan critical saja. Besok akan kita eksekusi,” ungkap Menko Luhut di Jakarta, Selasa (6/7/2021).

Baca Juga: Menko Airlangga: Diputuskan Perpanjangan PPKM Mikro 6-20 Juli

Dia mengungkapkan bahwa pihaknya membuat sistem registrasi STRP (Surat Tanda Registrasi Pekerja).

“Terkait pelaksanaan pembatasan jalan tadi pagi kita menyaksikan jalan masuk di Jakarta mengalami kepadatan luar biasa, oleh sebab itu langkah yang dilakukan untuk pengendalian ini adalah dengan membuat sistem registrasi untuk pekerja sektor esensial dan sektor critical. Para pekerja bisa melakukan registrasi untuk mendapatkan STRP (Surat Tanda Registrasi Pekerja)," katanya.

Baca Juga: Heboh Susu Beruang Diburu Warga +62, Nestle: Tak Ada Kenaikan Harga

Ini menjadi alat bukti untuk bisa berkegiatan di Jakarta. Sementara untuk ASN, cukup membawa bukti kepegawaian tanpa harus registrasi.

"Ini memang pemerintahan bisa berkegiatan sebagai sektor yang dikecualikan," bebernya

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Dia menambahkan bila ada pekerja sektor non esensial yang dipaksa perusahaan untuk bekerja dari kantor untuk segera melapor ke pemerintah.

"Saya juga menegaskan agar seluruh karyawan dipaksa harus bekerja di kantor pada perusahaan di sektor non esensial agar segera melaporkan kepada pemerintah khususnya di wilayah DKI melalui dinas ketenagakerjaan provinsi," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini