Selanjutnya, Pemerintah kembali melakukan pengetatan mobilitas melalui PPKM Darurat. Adapun pengetatan ini membutuhkan tambahan anggaran untuk membantu sisi kesehatan dan juga perlindungan sosial.
"Ini yang menggambarkan APBN kita harus dinamis dan responsif. Kita enggak pernah tahu kenaikan Covid kapan terjadi dan bentuknya seperti apa, yang kita upayakan agar tidak semakin buruk dan masyarakat terlindungi," tandasnya.
(Dani Jumadil Akhir)