Share

Resmi! Sri Mulyani Bebaskan Pajak Impor Oksigen, Baca Aturannya Nih

Tim Okezone, Jurnalis · Selasa 13 Juli 2021 22:20 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 13 320 2440209 resmi-sri-mulyani-bebaskan-pajak-impor-oksigen-baca-aturannya-nih-1aUR3iuFVj.jpg Sri Mulyani Bebaskan Pajak Impor Oksigen (Foto: Setkab)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan aturan baru yang isinya membebaskan pajak impor oksigen. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.04/2021.

PMK ini berisi mengenai perubahan ketiga atas PMK nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Covid-19.

"Menetapkan PMK tentang perubahan ketiga atas PMK nomor 34/PMK.04/2020 tentang pemberian fasilitas kepabeanan dan atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk penanganan pandemi Covid-19," tulis keputusan PMK yang ditetapkan Sri Mulyani pada 12 Juli, Jakarta, Selasa (13/7/2021).

Baca Juga: Tenang Ya! RI Impor 40.000 Ton Oksigen 

Dalam pasal I menyebutkan Lampiran huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam Pasal II PMK ini:

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini serta telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean pada saat dimulainya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, pemrosesannya diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan clan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya," tulis PMK ini yang diundangkan pada 12 Juli 2021.

Dalam lampiran dalam PMK tersebut, terdapat lima kelompok barang yang dapat memperoleh fasilitas perpajakan. Kelompok tersebut di antaranya test kit dan reagent laboratorium atau PCR test.

Kedua, virus transfer media. Ketiga, obat yang terdiri dari Tocilizumab, Intravenous Imunoglobulin, Mesenchymwl Stem Cell, Low Molecular Weight Heparin, obat mengandung regdanwimab, Favipiravir, Oseltamivir, remdesivir, insulin serta Lopinavir dan Ritonavir.

Kemudian kelompok barang keempat yaitu peralatan medis dan kemasan oksigen yang terdiri antara lain oksigen, isotank, pressure regulator, humidifier, termometer, ventilator, thermal imaging hingga swab. Terakhir yaitu alat pelindung diri (APD) berupa masker N95.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini