Pandemi Tak Kunjung Selesai, Gelombang PHK hingga Dirumahkan Tanpa Gaji Meningkat

Michelle Natalia, Jurnalis · Senin 19 Juli 2021 12:27 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 19 320 2442805 pandemi-tak-kunjung-selesai-gelombang-phk-hingga-dirumahkan-tanpa-gaji-meningkat-z72Uvjza2U.jpg Gelombang PHK Meningkat saat Pandemi Tak Kunjung Selesai. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi Trisnanti mengungkapkan bahwa dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 sangat signifikan. Di mana sampai Maret 2021, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 29,4 juta pekerja terdampak mulai dari terkena PHK, dirumahkan tanpa upah hingga pengurangan gaji.

"Jumlah pekerja terdampak secara ekonomi diduga kuat akan terus bertambah mengingat pandemi masih terus berlangsung sampai hari ini," ujar Dian dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin(19/7/2021).

Baca Juga: PPKM Darurat Picu PHK Massal hingga Kenaikan Angka Kemiskinan

Sejak awal Juli 2021, Indonesia menjadi salah satu pusat episentrum penyebaran virus Covid-19 dengan jumlah kasus terbaru menembus angka 56 ribu pada tanggal 15 Juli 2021. Tanggal 3 Juli lalu, pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sampai tanggal 2 Agustus 2021. Sejumlah sektor produksi dan ekonomi diwajibkan untuk mengurangi aktivitas, bahkan menghentikannya sampai PPKM Darurat dicabut, demi mencegah penyebaran agresif Covid-19.

"PPKM Darurat tanggal 3 Juli –2 Agustus 2021 bukanlah pertama. Sejak awal pandemi, pemerintah telah berungkali memberlakukan PPKM. Namun kebijakan PPKM berlangsung demikian longgar, nyaris tidak ada sanksi berarti bagi sejumlah pelanggaran PPKM yang berlangsung," ungkap Dian.

Baca Juga: KSPI Prediksi Badai PHK Sulit Ditahan jika PPKM Darurat Diperpanjang

Di sisi lain, sambung dia, inkonsistensi kebijakan PPKM juga terjadi, misalnya, pembatasan mobilitas transportasi diterapkan, tetapi aktivitas kegiatan di beberapa tempat, seperti aktivitas produksi pabrik, persidangan di pengadilan negeri, dan lainnya terus berlangsung, menyebabkan masyarakat seringkali menjadi bingung.

"Akibatnya sudah jelas, intensi penyebaran virus Covid-19 masih relatif tinggi.Pada sektor manufaktur TGSL (tekstil, garmen, sepatu, dan kulit), PPKM nyaris tidak berlaku bagi ratusan ribu atau bahkan jutaan pekerjanya. Di banyak sentra industri sektor ini misal di Cakung, Tangerang, Subang, Sukabumi, dan Solo, puluhan pabrik masih beroperasi 100%," terang Dian.

Bahkan, para pekerja wajib bekerja, jika tidak mereka akan kehilangan pekerjaan. Jutaan pekerja bekerja penuh waktu, bahkan melakukan lembur, dalam ruang tertutup dan padat, tanpa alat pelindung diri seperti APD, masker, hand sanitizer, fasilitas mencuci tangan, dan fasilitas kesehatan memadai seperti klinik, tes awal, atau vitamin penunjang.

Implementasi Omnibus Law UU Cipta Kerja No. 11/2020 pun, menurutnya, memperburuk situasi pekerja. Sejak awal tahun 2021, dengan merujuk pada UU Cipta Kerja, sejumlah perusahaan TGSL telah mengubah sistem kerja dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak atau pekerja borongan.

"Pekerja menjadi kehilangan sejumlah fasilitas, termasuk upah tetap (karena upah diperhitungkan berdasarkan hari kerja) dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Pekerja kontrak dan pekerja borongan akan memaksa diri untuk terus bekerja, walau mengalami gejala sakit, karena takut kehilangan upah," jelas Dian.

Akibat dari situasi di atas amat jelas, klaster pabrik termasuk klaster penyebaran Covid-19 yang paling agresif. Data serikat pekerja/serikat buruh sektor TGSL menunjukkan hal itu, dalam dua minggu terakhir saja, ribuan anggotaNYA di wilayah Cakung, Tangerang, Subang, Sukabumi, dan Solo terpapar melalui tempat kerja/pabrik.

"Sebagian besar anggota kami tinggal di wilayah perumahan padat sehingga menyebabkan penghuni perumahan juga terpapar. Klaster pabrik menyebabkan klaster hunian. Ledakan kasus menyebabkan ketidakmampuan fasilitas kesehatan yang ada mengatasi masalah. Akibatnya banyak penderita meninggal dunia hanya karena keterlambatan penanganan akibat antrian yang tak tertangani," pungkas Dian.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini