Share

Alasan BLT Subsidi Gaji Harus Cair hingga Bansos Tunai Naik Jadi Rp1,5 Juta

Advenia Elisabeth, MNC Portal · Senin 19 Juli 2021 13:03 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 19 320 2442825 alasan-blt-subsidi-gaji-harus-cair-hingga-bansos-tunai-naik-jadi-rp1-5-juta-ju8imRGtTj.jpg Alasan BLT Subsidi Gaji Harus Cair dan Bansos Tunai Naik Jadi Rp1,5 Juta (Foto: Okezone)

JAKARTA – Pemerintah dalam waktu dekat akan memutuskan PPKM darurat diperpanjang atau tidak. Jika PPKM darurat diperpanjang tentu akan berdampak pada berbagai hal, terutama sektor ekonomi.

Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mempunyai beberapa saran jika PPKM darurat diperpanjang.

Pertama, penambahan alokasi anggaran perlindungan sosial. Dia menuturkan penambahan alokasi ini bukan dengan Rp300 ribu per bulan bansos tunai, namun harapannya bisa memberikan bansos tunai sebesar Rp1 juta-Rp1,5 juta.

“Asumsinya garis kemiskinan Rp472 ribu per orang, jika satu keluarga ada 3 orang penduduk miskin maka kebutuhan hidup agar keluar dari jurang kemiskinan minimal Rp1,4 juta per bulan. Pemberian Rp300 ribu tidak manusiawi,” ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (19/7/2021).

Baca Juga: Kabar Gembira! BLT Subsidi Gaji Bakal Cair Lagi 

Selain itu, menurutnya pemerintah harus gerak cepat dalam pemberian bansos kepada masyarakat sebelum dikeluarkannya kebijakan perpanjangan PPKM Darurat. Sehingga ketika kelak aturan tersebut berlaku, masyarakat bisa lebih siap dalam menjalankan kehidupan dengan keterbatasan mobilitas.

“Percepatan Bansos oleh pemerintah juga penting sehingga pencairan bisa di atas 80%-85% pada saat pelaksanaan perpanjangan PPKM. BLT dana desa perlu didorong karena baru cair 19,4% kecil sekali,” kata Bhima.

Kedua, memberikan subsidi upah atau BLT subsidi gaji bagi para pelaku usaha. Hal ini dilakukan supaya meminimalisir para pengusaha tidak merumahkan karyawan atau yang lebih parahnya menerapkan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

Follow Berita Okezone di Google News

Bhima menyarankan untuk BLT subsidi upah pelaku usaha setidaknya Rp5 juta untuk 3 bulan termasuk pekerja harian lepas dan buruh sektor informal. Dalam proses pendataannya, lanjut dia, pemerintah tidak hanya melibatkan BPJS Ketenagakerjaan saja melainkan perlu juga data dari asosiasi dan serikat pekerja.

Ketiga, mengingat para pelaku UMKM yang berjualan di dalam pusat perbelanjaan masih menanggung beban biaya sewa, Ekonom Celios menghimbau agar pemerintah menyiapkan subsidi biaya sewa tenant agar beban para pelaku usaha kecil dapat lebih ringan.

“Pemerintah idealnya membantu 30-40% dari biaya sewa selama bulan Juli. Sebab selama ini para pelaku usaha kecil masih tetap membayar uang sewa tempat meskipun pusat perbelanjaannya tutup,” katanya.

Di tengah aturan dari PPKM Darurat yang di mana mengharuskan pusat perbelanjaan tutup, maka UMKM akan kesulitan dalam memperjualbelikan dagangannya. Di mana seperti yang diketahui, UMKM adalah penggerak motor pertumbuhan ekonomi negara. Maka dari itu UMKM perlu didorong untuk memanfaatkan e-commerce yang disertai dengan kebijakan konkret pemerintah seperti subsidi internet.

“Perlu mendorong UMKM agar memanfaatkan e-commerce dan harus disertai dengan kebijakan kongkrit seperti subsidi internet 1 GB per hari di jam sibuk yakni pukul 8 pagi sampai pukul 6 malam. Bantuan lain adalah subsidi ongkos kirim untuk meningkatkan permintaan produk UMKM,” pungkasnya.

1
2
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini