Tak Hanya Pembebasan PPN Sewa Toko, Pengelola Mal Minta Relaksasi Selama Setahun

Hafid Fuad, Jurnalis · Senin 02 Agustus 2021 06:10 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 31 320 2448819 tak-hanya-pembebasan-ppn-sewa-toko-pengelola-mal-minta-relaksasi-selama-setahun-O9SybfF4gm.jpg Pengusaha Mal Minta Insentif selama PPKM Level 4. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Asosiasi Pusat Belanja Indonesia meminta relaksasi hingga satu tahun kepada pemerintah pusat dan daerah untuk insentif fiskal. Beberapa relaksasi selama setahun yang dibutuhkan adalah Pajak Penghasilan (PPh) final dan PPN sewa agar pusat perbelanjaan bisa bertahan di tengah pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan bahwa saat ini pemerintah baru memberikan dukungan insentif PPN sewa.

Namun dia mengingatkan insentif PPN sewa hanya dinikmati oleh penyewa toko, sedangkan pengelola dan pemilik pusat perbelanjaan tidak mendapatkan insentif pajak.

Baca Juga: Mal di Ujung Tanduk Tanpa Pengunjung? Selengkapnya di Special Dialogue Okezone

"Pengelola pusat perbelanjaan membutuhkan relaksasi PPh final atas pendapatan sewa dan service charge. Usulan ini masih tahap finalisasi. Kami bayar PPh final dari pembayaran sewa dan service charge," ujar Alphonzus dalam wawancara khusus dengan Okezone di Jakarta, Senin (2/8/2021).

Dia juga mengingatkan relaksasi PPN sewa yang diberikan untuk tiga bulan dirasa sangat kurang berdampak bagi pusat perbelanjaan. Karena bila PPKM selesai dilakukan maka akan butuh 4-5 bulan untuk mendatangkan jumlah pengunjung normal.

"Dari pengalaman lampau untuk menaikkan kunjungan 10-20% saja itu diperlukan waktu minimal 3 bulan. Karena itu relaksasi PPN dirasa kurang bila hanya 3 bulan. Kami minta diberikan relaksasi PPN final dan PPh final itu minimal satu tahun," tambahnya.

Baca Juga: Pengelola Mal Lebih Butuh Pembebasan Pajak Biaya Sewa

Dukungan lain yang diperlukan adalah relaksasi biaya tetap pengelola pusat perbelanjaan, seperti listrik dan gas.

Dia mengeluh pemerintah meminta menutup pusat perbelanjaan tapi sekaligus meminta biaya biaya yang tidak berubah seperti listrik dan gas. "Karena PGN dan PLN tetap memberlakukan biaya minimum walaupun tidak dipakai. Ini sangat mendesak," ujarnya.

Lalu, kepada Pemda diminta agar PBB-P2 dan pajak reklame juga diharapkan dapat diberikan relaksasi selama pusat perbelanjaan tidak beroperasi pada masa PPKM. "Pajak Bumi Bangunan dan Pajak Reklame harus tetap dibayar penuh sementara mall tutup. Jadi ini membuat kondisi di lapangan cukup berat," katanya.

Dia mengakui kondisi pusat perbelanjaan memasuki tahun 2021 sejatinya lebih berat kondisinya dari tahun 2020. Karena tahun lalu memang sangat berat tapi masih ada dana cadangan. Kini itu sudah terkuras habis demi bertahan hingga 2021.

"Pada 2021 memang kondisinya lebih baik dibandingkan 2020 tapi semester satu ini hanya boleh dengan kapasitas 50% sehingga tetap defisit karena tidak bisa menutupi pengeluaran. Lalu ditambah lagi harus tutup selama PPKM darurat," ungkapnya.

Dampak PPKM akhirnya membuat penyewa tidak bisa beroperasi dan menuntut pada pengelola pusat perbelanjaan mengenai biaya sewa dan service charge. "Ujungnya pendapatan pengelola pusat perbelanjaan akan merosot tajam. Tapi di sisi lain pusat perbelanjaan tetap harus mengeluarkan biaya yang sama," tambahnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini