"Situasi ini agak menyulitkan bagi kami karena pemerintah tidak komunikasi dengan kami dalam membuat aturan. Semua kebijakan pemerintah bagi kami tidak ada pilihan, harus melakukan, jika tidak melakukan ada sanksi, ada pidana, ini yang saat ini terjadi," ucapnya.
Kendati demikian, PHRI mendukung penuh langkah pemerintah untuk mempercepat vaksinasi di berbagai daerah.
"Sebenarnya kalau masalah vaksin ini kita sangat mendukung karena kita sama-sama memahami bahwa vaksinasi adalah yang menjadi trigger kita untuk bisa lagi melakukan mobilitas. Itu intinya, selain penerapan protokol kesehatan," ujarnya.
(Feby Novalius)