JAKARTA - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Ditlala) menjalin kerjasama dengan PT Pelni (Persero) guna membuka pusat isolasi terapung.
Dirjen Lalu Lintas dan Angkutan Laut Mugen Sartoto menjelaskan, biaya pengadaan isolasi terapung akan tanggung oleh pemerintah pusat, sesuai intruksi Menteri Koordinator Bidan Perekonomian.
Baca Juga:Â Harga Tes PCR di Kimia Farma Rp495.000, Antigen Rp80.000
"Menteri Perekonomian menyatakan setuju dan mendukung ,dan beliau mengarahkan untuk dibiayai oleh pusat dengan anggaran BNPB maupun Kementerian Kesehatan," Ujarnya dalam Media Relation, yang diselenggarakan oleh Ditjen Perhubungan Laut secara virtual pada Kamis (19/8/2021).
Lebih lanjut, untuk kapal Port Stay, biaya operasionalnya memang sudah ada dalam kontrak, artinya biaya BBM, gaji awak kapal, dan sebagainya yang terkait dengan kapal sudah di cakup dalam anggaran PSO (Public Service Obligation).
Baca Juga:Â Wakili RI, Erick Thohir Terima Bantuan 176 Unit Ventilator dari AS
BNPN diharapkan mempersiapkan anggaran untuk perlengkapan kamar pasien dan kamar mandinya, laundry pakaian untuk nakes dan pasien. Pengelolaan limbah medis, catering, jaringan internet, begitu juga dukungan operasional yang lain untuk personil dan relawan yang terlibat.
Lalu Kemenkes melalui dinas Kesehatan, diharpakan untuk mempersiapkan Alat Pelindung Diri (APD), obat-obatan, reagen PCR Test, serta insentif untuk tenaga kesehatannya. "itu masing-masing sudah kebagian anggarannya bersumber dari mana," sambungya.
Kemudian Pemda mempersiapkan tenaga kesehatan untuk ditempatkan di kapal isolasi terpusat. Serta menyiapkan rumah sakit rujukan yang mengelola fasilitas isoter tersebut.
