10 Kebijakan Terbaru OJK Jaga Kinerja Pasar Modal

Jum'at 20 Agustus 2021 13:49 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 20 278 2458420 10-kebijakan-terbaru-ojk-jaga-kinerja-pasar-modal-TMqKu2Em5s.jpg Kebijakan OJK untuk Pasar Modal Indonesia. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/POJK.04/2021 tentang kebijakan stimulus dan relaksasi ketentuan terkait emiten atau perusahaan publik dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran corona. Stimulus ini berlaku sejak 10 Agustus 2021.

Disebutkan, ada 10 stimulus yang diberikan oleh OJK. Pertama, perpanjangan jangka waktu berlakunya laporan keuangan. Misalnya, pemenuhan ketentuan mengenai transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan, dari semula paling lama enam bulan menjadi paling lama delapan bulan.

Baca Juga: ICAII 2021 Apresiasi Inovasi di Tengah Perbaikan Ekonomi Diikuti Ratusan Perusahaan

Kedua, perpanjangan jangka waktu berlakunya laporan penilai. Ketiga, perpanjangan masa penawaran awal. Di mana, penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, dan atau tingkat suku bunga obligasi atau imbal hasil sukuk diperpanjang dari semula 21 hari kerja menjadi 42 hari kerja setelah pengumuman prospektus ringkas dan atau setelah OJK menyatakan bahwa emiten sudah dapat melakukan penawaran awal dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan penawaran umum.

Keempat, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum. Kelima, perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala, yang mana untuk laporan keuangan tahunan diperpanjang selama dua bulan dan tengah tahunan diperpanjang selama satu bulan.

Baca Juga: Investor Pasar Modal Lebih Siap Hadapi Covid-19 di Tahun Ini

Keenam, perpanjangan batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Di mana, ketentuan mengenai batas waktu RUPS dalam rangka persetujuan pengunduran diri dan atau pemberhentian sementara anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris diperpanjang selama 60 hari setelah batas waktu berakhirnya kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Ketujuh, kondisi tertentu perusahaan terbuka dalam melakukan penambahan modal tanpa memberikan HMETD. Adapun, perusahaan terbuka yang mengalami kondisi keuangan tertentu sebagai dampak pandemi Covid-19 dapat melakukan PMTHMETD dalam rangka memperbaiki posisi keuangan jika memenuhi kondisi keuangan tertentu. Demikian dikutip dari Harian Neraca, Jumat (20/8/2021).

Antara lain, mempunyai rasio lancar yang dihitung dari aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek, kurang dari 110% berdasarkan laporan keuangan terkini yang tersedia untuk masyarakat, mempunyai liabilitas melebihi 70% dari aset berdasarkan laporan keuangan terkini yang tersedia untuk masyarakat dan mengalami penurunan pendapatan berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir dibandingkan laporan keuangan tahunan periode sebelumnya.

Ini juga berlaku bagi perusahaan terbuka gagal atau tidak mampu menghindari kegagalan untuk membayar kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi atau terafiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah. Kedelapan, penyampaian laporan dan keterbukaan informasi melalui sistem pelaporan elektronik. Kesembilan, penggunaan sistem penawaran umum elektronik.

Terakhir perpanjangan jangka waktu pemenuhan kewajiban pengalihan saham hasil pembelian kembali (buyback). Hal itu berlaku jika terjadi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan berdasarkan penetapan OJK.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini