Kepala Bappenas Putar Otak soal Pembangunan Rendah Karbon

Feby Novalius, Jurnalis · Senin 23 Agustus 2021 14:25 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 23 320 2459692 kepala-bappenas-putar-otak-soal-pembangunan-rendah-karbon-2HY1mCYGPa.jpg Bappenas Dorong Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah menggodok berbagai kebijakan untuk mendorong pembangunan rendah karbon. Hal ini sebagai salah satu upaya memacu kembali laju perekonomian nasional. 

Suharso mengatakan, pembangunan rendah karbon (LCD) merupakan salah satu prioritas nasional dan sekaligus menjadi instrumen utama untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan instrumen ini diharapkan tercapai produktifitas ekonomi yang berkelanjutan sekaligus menurunkan dampak ekologi yang terjadi akibat kegiatan ekonomi yang efek rumah kaca.

Oleh karena itu, dibutuhkan strategi transformasi transisisi yang robust (kokoh), sustainable (berkelanjutan) dengan mempertimbangkan kesiapan sumberdaya, pendanaan, serta teknologi. Untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan kolaborasi multipihak, yakni pemerintah dengan pihak-pihak yang terkait atau para pemangku kepentingan (stakeholders), khususnya dalam hal pendanaan.

Baca Juga: Target Produksi Migas dan Penurunan Emisi Karbon Harus Seimbang

Pemerintah pun mengalokasi anggaran senilai Rp23,45 triliun-Rp34,52 triliun. Besaran nilai anggaran ini hanya 24% dari total anggaran yang dibutuhkan.

“Karena alokasi dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mendukung program Low Carbon Development) ini masih 24% dari total dana yang dibutuhkan. Sedangkan 76% lainnya diharapkan dari non pemerintah,” kata Suharso, Senin (23/8/2021).

Baca Juga: Komit ESG, Pertamina Turunkan Emisi Karbon 3 Ribu Ton Per Tahun dari PLTS Badak LNG

Selain itu, langkah-langkah yang dijalankan semua pihak juga harus bersinergi yang seiring dan sejalan untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon tersebut.

Sementara itu, President IBCSD/Co-Chair Global Investor for Sustainable Development Alliance (GISD Alliance), Shinta Khamdani mengatakan, saat ini para pelaku usaha telah siap untuk menjalankan kegiatan bisnis rendah karbon. Bahkan sejumlah sektor sejak beberapa tahun telah membuktikan hal itu.

Mulai dari sektor kehutanan yang terus menekan angka deforestrasi untuk ekspansi usahanya. Begitu puula dengan sektor energi yang secara berangsur meninggalkan sumber energi dari fosil. Bahkan, lanjut Shinta, tidak sedikit sektor-sektor usaha yang menggunakan biogas dari limbah ternak.

“Intinya, kontribusi sektor swasta terhadap program pembangunan rendah karbon ini mulai dari mitigasi climate change, mendukung pembangunan rendah emisi, hingga compliance dan transparansi aktifitas,” ujar Shinta. 

Menurut Shinta kalangan dunia usaha sangat menyadari pembangunan rendah karbon penting untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) hingga tahun 2030 nanti. Lebih dari itu, merek juga menyadari bahwa perubahan iklim berpotensi menghambat laju Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 20%, oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali mendukung kerja keras pemerintah untuk mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon.

Namun, transisi dari paradigma pembangunan yang ada sebelumnya menuju pembangunan rendah karbon, harus dilakukan secara mulus dan berkeadilan. Khususnya tetap mempertimbangkan daya saing dunia usaha.

“Karena kalau bicara daya saing ini bukan hanya di dalam negeri saja (lokal) saja tetapi juga bagaimana daya saing dunia usaha di tingkat global. Bagaimana berkompetisi di tingkat global harus menjadi pertimbangan," kata dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini