5 Inisiatif BI Siapkan Sistem Keuangan Digital

Aditya Pratama, Jurnalis · Rabu 25 Agustus 2021 17:40 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 25 320 2461060 5-inisiatif-bi-siapkan-sistem-keuangan-digital-XgPEexWt4l.jpg Bank Indonesia Siapkan Inisiatif untuk Sistem Keuangan Digital. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyiapkan lima inisiatif menyiapkan sistem keuangan dalam arus digitalisasi. Hal ini dituangkan dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan, inisiatif pertama adalah melakukan standarisasi Application Programming Interface (API) yang belum lama ini diluncurkan.

Baca Juga: Tegas! Gubernur BI Larang Penyedia Jasa Pembayaran Fasilitasi Pinjol Ilegal

"Kami ingin menstandarisasi Application Programming Interface (API), itu adalah sebuah aplikasi dimana kerja sama bisa dilakukan dimana saja, sehingga kolaborasi kolaborasi antara bank dengan bank dan bank dengan non-bank akan cepat," ujar Erwin dalam webinar dengan tema 'Mewujudkan Bank Sentral Digital untuk Perekonomian Nasional', Rabu (25/8/2021).

Inisiatif kedua, Erwin menjelaskan bahwa BI ingin mempercepat mempercepat digitalisasi pembayaran retail. Inisiatif ini dilakukan dengan mengaplikasikan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada setiap transaksi pedagang dan pembeli. Menurutnya, transaksi melalui QRIS akan membuahkan manfaat lain disamping transaksi yang cepat, yaitu data.

Baca Juga: Borong SBN, Gubernur BI: Kurangi Beban Negara

"Pada saat BI bisa berhasil melakukan digitalisasi di pembayaran retail, itu akan menjadi dorongan untuk penggunaan data, sehingga nanti sistem pembayaran retail di Indonesia akan 24 jam real time, dengan itu nanti dorongan-dorongan dari payment akan membangun sebuah data yang benar dan akan mendorong proses transformasi berikutnya," kata dia.

Inisiatif ketiga, BI akan melakukan penguatan pada infrastruktur pasar. Saat ini, belum semua transaksi di Indonesia memanfaatkan pembayaran digital karena infrastruktur yang belum memadai.

Kemudian, inisiatif keempat yaitu pemanfaatan data untuk kepentingan publik yang akan terus didorong. Dengan data yang optimal, dampak transformasi digital akan bisa dirasakan oleh banyak pihak. Inisiatif kelima, terkait legal reform, dimana BI baru saja mengeluarkan revisi untuk semua peraturan-peraturan tentang sistem pembayaran yang begitu banyak menjadi sangat simpel.

"Ini yang sekarang sedang marak dilakukan, jadi BI ingin mendorong proses digitalisasi tadi, tentu saja itu tidak cukup, di sisi nasional kita belum punya strategi besarnya tadi, BI mendorong dari sisi payment," tuturnya.

Di sisi lain, pihaknya juga terus melakukan komunikasi dengan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), terkait dengan kebijakan arah transformasi digital. Sinergi antara BI dan BSBI akan menciptakan kemajuan dalam sistem pembayaran dan transaksi nasional serta digitalisasi bank sentral.

Sementara itu, Direktur Center of Information and Development Studies (CIDES), Umar Juoro menyatakan, bahwa Bank Sentral yang semakin digital tentu memerlukan peran analisis Badan Supervisi Bank Indonesia untuk diskusi merumuskan sebuah kebijakan. Umar yang juga Mantan Ketua BSBI ini menilai, nahwa peran Badan Supervisi masih sangat dibutuhkan di masa digital seperti sekarang ini.

“BSBI itu sifatnya kan tidak ikut dalam kebijakan, tetapi lebih ke analisis. Dengan yang ada sekarang, lembaga seperti BSBI sangat diperlukan untuk partner Bank Indonesia,” tambah Umar.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, lembaga BSBI bisa lebih kontributif mengenai digitalisasi bank sentral dan uang digital yang sedang di garap Bank Indonesia. Beberapa diantaranya, BSBI bisa fokus pada analisis risk management berbasis data, pemanfaatan Big Data, dan Artificial Intellegence (AI) yang semakin dibutuhkan di zaman digital.

Menurut Umar, uang digital BI membutuhkan sebuah kerangka hukum yang memberikan kewenangan BI untuk menerbitkan uang digital. Seperti diketahui, uang digital BI adalah rupiah digital yang denominasi nilainya bisa saja sama dengan uang kertas, atau dengan nilai tertentu yang sepenuhnya dapat dipertukarkan dengan uang kertas (fully convertible).

“Nantinya BI menjadi penerbit uang kertas (termasuk logam) atau MI (uang dalam sirkulasi), dan uang digital masuk dalam M2 dan M3,” terang Umar.

Selain itu, uang digital BI juga dapat dipergunakan untuk bertransaksi sebagaimana uang kertas. Uang digital BI juga mendapatkan suku bunga (interest bearing) dan dipergunakan dalam kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. “Uang digital BI semestinya hanya dipergunakan di dalam jurisdiksi Indonesia saja, seperti juga uang kertas,” jelasnya.

Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi partai Golkar, Mukhamad Misbakhun pun menegaskan, bahwa DPR pada prinsipnya mendukung upaya Bank Sentral melakukan transformasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Namun juga perlu diketahui, pentingnya menyeimbangkan antara memanfaatkan inovasi digital dan mitigasi risikonya.

Ia menilai, digitalisasi adalah keniscayaan yang harus dilakukan oleh Indonesia, lantaran transformasi digital mampu mendorong Indonesia menjadi negara maju. “Aktivitas manusia yang terhambat karena adanya pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor pendukung dalam transformasi digitalisasi. Situasi pandemi ini juga memberikan hikmah luar biasa mengenai transformasi konvensional menuju transformasi digital di sektor perbankan,” papar Misbakhun.

Bank Sentral 4.0 merupakan salah satu strategi dalam mendorong inovasi dalam ekonomi dan keuangan digital dari Bank Indonesia bertujuan memperkuat daya saing dan kepentingan nasional serta mempersempit kesenjangan masyarakat. Tantangannya, lanjut Misbakhun, yakni bagaimana regulasi dalam level Undang-Undang. Apalagi saat ini belum ada regulasi terkait perlindungan data dan sistem keamanan data yang memadai. Hal ini berpotensi mengakibatkan data pengguna disalahgunakan oleh pihak ketiga.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini