4 Fakta BLT UMKM Cair Rp14,2 Triliun untuk 11,8 Juta Pelaku Usaha

Hafid Fuad, Jurnalis · Minggu 05 September 2021 04:08 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 04 320 2466233 4-fakta-blt-umkm-cair-rp14-2-triliun-untuk-11-8-juta-pelaku-usaha-xgyXx3BtWY.jpeg BLT UMKM (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - BLT UMKM atau Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Adapun bantuan dana tersebut diberikan untuk membantu para pelaku usaha mikro di masa pandemi Covid-19.

Berikut fakta-fakta yang dikumpulkan oleh Okezone mengenai kabar terbaru dari BLT UMKM.

Baca Juga: 6 Fakta BLT UMKM Tahap 2 Cair, 1 Juta Pelaku Usaha Dapat Rp1,2 Juta

1. Disalurkan Namun Bertahap

Pemerintah mencatat realisasi penyaluran Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) 2021 atau BLT UMKM mencapai Rp14,21 Triliun atau 92,35% dari total senilai Rp15,36 triliun.

Realisasi penyaluran BPUM senilai Rp14,21 Triliun itu diperuntukkan untuk 11,84 juta pelaku usaha mikro.

"Secara keseluruhan, dana BPUM mencapai nilai Rp15,36 triliun yang ditujukan bagi 12,8 juta pelaku usaha," ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Baca Juga: BLT UMKM Rp1,2 Juta Cair Lagi, Ini 7 Syarat Penerimanya

2. Dua Tahapan

Untuk tahap pertama sukses tersalurkan 100% kepada 9,8 juta pelaku usaha mikro dengan anggaran sebesar Rp11,76 Triliun.

Berikutnya di tahap kedua, target yang ditentukan sebanyak 3 juta pelaku usaha mikro dengan anggaran sebesar Rp3,6 Triliun. Adapun yang sudah terealisasi sebesar Rp2,45 Triliun untuk 2,043 juta pelaku usaha mikro.

3. Target 3 Juta untuk Pendaftar

BPUM sebesar Rp1,2 juta tahap 2 untuk 1 juta UMKM akan kembali dicairkan bulan ini. Hingga kini masih ada 1 juta pelaku usaha belum mendapatkan BLT UMKM Rp1,2 juta tahap 2.

Pada BLT UMKM tahap 2, ditargetkan 3 juta pelaku usaha mendapatkan bantuan Rp1,2 juta. Hingga saat ini, baru sekira 2 juta pelaku usaha yang mendapatkan BLT UMKM Rp1,2 juta.

4. Rekomendasi dari Kemenkop UKM

Kemenkop UKM memberikan beberapa rekomendasi untuk mengoptimalkan penyaluran BPUM agar tepat sasaran dan memastikan bantuan digunakan sesuai peruntukannya.

Pertama, verifikasi validasi data calon penerima BPUM 2021 menjadi keharusan dalam rangka mendukung terwujudnya basis data tunggal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terintegrasi.

Kemudian pengawasan intensif yang disertai dengan pengaturan sanksi terhadap pihak pengusul akan dapat meminimalisir pengajuan calon penerima BPUM yang melanggar kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pendampingan calon penerima BPUM diperlukan agar dapat mengarahkan penggunaan bantuan sesuai dengan peruntukan. Terakhir, penggunaan online monitoring system untuk mempermudah sistem pengawasan serta monitoring dan evaluasi pengelolaan program bantuan bagi UMKM.

"Program BPUM bukan hanya sekadar untuk membantu cash flow usaha mikro, tetapi juga untuk memperkuat daya beli masyarakat, terutama ikut mendorong pertumbuhan (ekonomi) di kuartal II dan III," tutur Teten.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini