3 Alasan Proyek PLTS Dikebut
JAKARTA - Ada tiga faktor yang menjadi landasan pemerintah mengebut pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada 2025. Ketiga faktor tersebut adalah potensi yang sangat besar, instalasi cepat, dan harga yang makin kompetitif dibandingkan beberapa waktu lalu.
"Salah satu energi terbarukan yang didorong adalah energi surya karena potensinya sangat besar, masa pembangunannya sangat cepat 12-18 bulan, dan harganya juga sudah cukup kompetitif," kata Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan (EBT) Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya dilansir dari Antara, Senin (13/9/2021).
Baca Juga: Kerjasama Energi Terbarukan RI-PEA, Proses Konstruksi PLTS Terapung Cirata Rampung November 2022
Saat ini, kata dia, pemerintah sedang menyiapkan sejumlah dukungan regulasi untuk mendorong pengembangan energi surya agar selaras dengan target netralitas karbon pada 2060.
Beberapa regulasi yang diharapkan segera terbit di antaranya Peraturan Presiden tentang tarif energi baru terbarukan, RUU EBT, dan RUPTL PLN 2021-2030.
Pemerintah membagi tiga jenis PLTS berdasarkan luas dan peruntukan pembangkit yaitu PLTS atap, PLTS skala besar, dan PLTS terapung.
Baca Juga: PTBA Garap Bisnis PLTS di Lahan Bekas Tambang
Chrisnawan menyampaikan target pengembangan PLTS atap sebesar 3,6 GigaWatt (GW) pada 2025 dengan menyasar pelanggan rumah tangga. Sejumlah regulasi yang digodok adalah nilai ekspor energi listrik dari semula 65% menjadi 100%, jangka waktu kelebihan listrik masyarakat di PLN diperpanjang dari 3 bulan menjadi 6 bulan, dan potensi carbon trading yang bisa dimanfaatkan.
Kemudian ada PLTS skala besar yang melibatkan kalangan industri dalam negeri untuk membangunnya. Pemerintah menargetkan kapasitas terpasang PLTS skala besar mencapai 6,4 GW.
Selanjutnya terdapat jenis PLTS terapung yang tergolong melimpah dengan pemetaan potensi mencapai 27 GW dari waduk dan danau.
