Ada BUMN 'Hantu' tapi Belum Ditutup, Gimana Nih Pak Erick Thohir?

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Kamis 23 September 2021 15:56 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 23 320 2475826 ada-bumn-hantu-tapi-belum-ditutup-gimana-nih-pak-erick-thohir-OpfqPoInxM.jpg Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Okezone.com/BUMN)

JAKARTA - DPR pertanyakan status BUMN yang tidak beroperasi selama bertahun-tahun, namun belum dibubarkan pemerintah alias 'mati suri'.

Legislator pun meminta penjelasan dari Menteri BUMN, Erick Thohir, akar persoalan pemegang saham tidak membubarkan dan melikuidasi perusahaan 'mati suri' tersebut.

"Yang hantu (BUMN) ada tujuh yang sering dibicarakan, sudah lama kan nggak bisa dilikuidasi. Mohon Pak Menteri bisa kasih kita tahu bahwa sebetulnya masalahnya ada dimana sebetulnya," ujar anggota Komisi VI, Darmadi Durianto, saat rapat kerja, dikutip, Kamis (23/9/2021).

Baca Juga: Revisi UU BUMN, Ini Rencana Erick Thohir

Dia menilai pemegang terkesan lamban mengambil langkah likuidasi. Padahal, BUMN hantu tersebut tidak lagi memiliki prospek bisnis.

"Kalau di perusahaan-perusahaan biasa kan langsung saja kita likuidasi kalau sudah parah, nggak ada prospek. Tapi ini ko terkesan lamban, apa ada masalah di mana yang paling krusial," katanya.

Merespon pernyataan tersebut, Erick Thohir mengaku langkah pembubaran BUMN memang membutuhkan waktu lama. Pasalnya, pemegang saham tidak memiliki kapasitas lebih untuk langsung mengambil langkah likuidasi.

Baca Juga: Erick Thohir Ungkap Pernah Dibohongi soal Laporan Keuangan BUMN

Erick memberi contoh, untuk menjalankan program restrukturisasi saja, pihaknya memerlukan waktu hingga 9 bulan. Padahal, di lain sisi dinamika bisnis saat didasarkan pada kekuatan digital, menuntut perusahaan secepatnya melakukan penyesuaian bisnis.

Artinya, waktu 9 bulan cukup lama hanya dengan memfokuskan diri pada satu program saja. Sementara, dalam pasar terbuka, perusahaan swasta justru masih melakukan invasi bisnisnya.

"Contohnya saja, pertanyaan dari para anggota dewan, 'kok nutup saja, kok lama sekali?' Merestrukturisasi aja kita butuh waktu 9 bulan. Yang akhirnya di era sekarang digitalisasi seperti ini, yang dimana, dinamika berusaha itu terjadi percepatan yang luar biasa, ketika kemarin perusahaan untung, besok saja bisa rugi langsung, karena digitalisasi ini sangat membuka pasar secara terbuka," katanya.

Meski begitu, alternatif untuk memperluas wewenang Kementerian BUMN adalah dengan merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003. Erick menilai revisi UU Nomor 19 Tahun 2003 tidak semata-mata menambah kekuasaan Kementerian BUMN.

Namun, regulasi tersebut memberikan peran dan ruang lebih luas bagi pemegang saham untuk memaksimalkan pengawalan terhadap kinerja perseroan negara, termasuk melakukan langkah pembubaran BUMN yang 'mati suri' secara cepat.

Pengawalan lain yang dimaksud berupa restrukturisasi, merger, injeksi Penyertaan Modal Negara (PMN) atau pendanaan, utang, kepemilikan saham, dividen, pajak, hingga poin yang dinilai substansial yang berkaitan dengan kinerja BUMN.

Erick mencatat, perlu peta atau penjelasan detail perihal poin-poin tersebut. Dan itu hanya dimungkinkan lewat pembaharuan regulasi yang memungkinkan BUMN lebih baik ke depannya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini