Peremajaan Sawit Tunggu Arahan Presiden Jokowi

Feby Novalius, Jurnalis · Kamis 23 September 2021 18:46 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 23 320 2475939 peremajaan-sawit-tunggu-arahan-presiden-jokowi-ed3zNIv1AX.jpg Peremajaan Lahan Sawit. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah diharapkan melanjutkan kebijakan moratorium sawit agar tata kelola sawit di Indonesia semakin baik. Hal ini diminta setelah Inpres Moratorium Sawit habis masa berlakunya pada 19 September.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono mengatakan, luas tutupan sawit di Indonesia sebesar 16.38 juta ha. Dari luasan tersebut yang sangat menarik dikupas dan jadi problem klasik adalah sawit yang ada di kawasan hutan seluas 3,3 juta ha.

“Distribusi sawit terluas ada di Sumatra dan Kalimantan sedangkan ke wilayah Indonesia timur baru beberapa,” kata Kasdi, Kamis (23/9/2021).

Baca Juga: Program B30 Dongkrak Ekspor dan Harga Kelapa Sawit RI

Dia mengatakan, langkah moratorium ini akan sangat berdampak pada peremajaan sawit. Selama moratorium, tidak boleh ada ekspansi lahan untuk sawit.

"Kami harus berfokus pada peremajaan sawit di lahan yang sudah ada. Salah satu agenda presiden adalah menetapkan replanting atau peremajaan 500.000 ha sawit dalam tiga tahun," ujarnya.

Sementara itu, Direktur jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ruandha Agung Sugardiman mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi dan menyusun kembali langkah-langkah untuk menata sawit. Secara marathon, dengan instansi kementerian lainnya, KLHK terus mengidentifikasi berapa banyak kebuh kelapa sawit yang merambah ke dalam kawasan hutan.

Baca Juga: Potensi Kelapa Sawit, Menko Airlangga: Seharusnya Indonesia Sudah Menjadi Price Leader

“Usulan-usulan untuk mempercepat penataan sawit sudah kami ajukan ke presiden dan masih menunggu tanggapan dari bapak presiden,” kata Ruandha.

KLHK juga telah menyusun berbagai bentuk sanksi atas pelanggaran tersebut. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan, seluas 3,37 juta hektare (ha) lahan sawit berada dalam kawasan hutan dan baru sekitar 700.000 ha yang telah selesai diproses penyelesaiannya.

Ketua Umum Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI) Pahala Sibuea mendukung kelanjutan morarotium sawit. Moratorium dirasakan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemitraan petani sawit.

"Hal itu justru memberi kepastian bagi perusahaan untuk menata kemitraan yang berkelanjuan dengan petani swadaya,” kata Pahala.

Dia menyoroti bahwa moratorium justru akan meningkatkan pendapatan petani sawit. Selama moratorium, pasokan dan permintaan akan seimbang sehingga berdampak pada harga yang tinggi.

“Harga CPO sekarang itu 4.000 ringgit per ton. Sudah bagus sekali itu,” kata Pahala.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini