Ada BUMN 'Hantu' Mau Ditutup tapi Susah, Simak Fakta Menariknya

Erlinda Septiawati, Jurnalis · Senin 27 September 2021 05:16 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 26 320 2476935 ada-bumn-hantu-mau-ditutup-tapi-susah-simak-fakta-menariknya-lARLdNuMYG.jpg Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Okezone.com/BUMN)

JAKARTA – Polemik status BUMN yang tidak beroperasi selama bertahun-tahun masih terus dibahas. Pasalnya hingga kini belum kunjung dibubarkan alis ‘mati suri’.

Sejumlah ulasan untuk permasalahan ini sudah dirancang oleh Menteri BUMN Erick Thohir, seperti revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 perihal BUMN serta pembaharuan regulasi.

Berikut fakta terkait BUMN hantu yang telah dirangkum Okezone, Jakarta, Senin (27/9/2021).

1. Masalah Likuidasi ‘Mati Suri’

Legislator meminta penjelasan dari Menteri BUMN, Erick Thohir, akar persoalan pemegang saham tidak membubarkan dan melikuidasi perusahaan 'mati suri' tersebut.

Baca Juga: Film Kadet 1947, Erick Thohir: Nasionalisme Musti Dibangun

"Yang hantu (BUMN) ada tujuh yang sering dibicarakan, sudah lama kan nggak bisa dilikuidasi. Mohon Pak Menteri bisa kasih kita tahu bahwa sebetulnya masalahnya ada dimana sebetulnya," ujar anggota Komisi VI, Darmadi Durianto, saat rapat kerja.

2. Langkah Likuidasi yang Lambat

Darmadi menilai pemegang terkesan lamban mengambil langkah likuidasi. Padahal, BUMN hantu tersebut tidak lagi memiliki prospek bisnis.

"Kalau di perusahaan-perusahaan biasa kan langsung saja kita likuidasi kalau sudah parah, nggak ada prospek. Tapi ini kok terkesan lamban, apa ada masalah di mana yang paling krusial," ujarnya.

3. Restrukturisasi 

Erick memberi contoh, untuk menjalankan program restrukturisasi, pihaknya memerlukan waktu hingga 9 bulan lamanya. Padahal, di lain sisi dinamika bisnis saat didasarkan pada kekuatan digital, menuntut perusahaan secepatnya melakukan penyesuaian bisnis.

Baca Juga: Erick Thohir 'Direshuffle' Anak Muda Berusia 23 Tahun

"Contohnya saja, pertanyaan dari para anggota dewan, 'kok nutup saja, kok lama sekali?' Merestrukturisasi aja kita butuh waktu 9 bulan. Yang akhirnya di era sekarang digitalisasi seperti ini, yang dimana, dinamika berusaha itu terjadi percepatan yang luar biasa, ketika kemarin perusahaan untung, besok saja bisa rugi langsung, karena digitalisasi ini sangat membuka pasar secara terbuka," katanya.

4. Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Alternatif untuk memperluas wewenang Kementerian BUMN adalah dengan merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003. Erick menilai revisi UU Nomor 19 Tahun 2003 tidak semata-mata menambah kekuasaan Kementerian BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir pun menegaskan regulasi tersebut memberikan peran dan ruang lebih luas bagi pemegang saham untuk memaksimalkan pengawalan terhadap kinerja perseroan negara, termasuk melakukan langkah pembubaran BUMN yang 'mati suri' secara cepat.

"Inilah salah satu inisiasi atau legacy yang kita harapkan. Kenapa? Karena di situ jelas, apakah kita bicarakan yang namanya PMN, utang, kepemilikan itu memang tidak lain justru di Undang-Undang BUMN justru ini harus diperbaiki," ujarnya.

5. Peta Kinerja BUMN

Pengawalan lain yang dimaksud berupa restrukturisasi, merger, injeksi Penyertaan Modal Negara (PMN) atau pendanaan, utang, kepemilikan saham, dividen, pajak, hingga poin yang dinilai substansial berkaitan dengan kinerja BUMN.

Erick mencatat, perlu peta atau penjelasan detail perihal kontrol terhadap poin-poin tersebut. Dan itu hanya dimungkinkan lewat pembaharuan regulasi yang memungkinkan BUMN lebih baik kedepannya.

"Konteks lain dari Undang-undang BUMN sendiri bagaimana kita bisa memetakan secara baik PMN yang dibutuhkan atau dividen yang harus dilakukan, memang sesuai dengan kinerja perusahaannya," kata dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini