Memberantas Pinjol Ilegal, Rentenir Berkedok Digital yang Bikin Resah

Hafid Fuad, Jurnalis · Minggu 26 September 2021 09:02 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 26 320 2476965 memberantas-pinjol-ilegal-rentenir-berkedok-digital-yang-bikin-resah-pZJsBonecY.jpg Memberantas Pinjaman Online Ilegal (Foto: Okezone)

JAKARTA - Teknologi membuat segala sesuatunya berkembang pesat, tak terkecuali layanan peminjaman. Berkat teknologi kini beredar layanan pinjam online dengan syarat yang lebih mudah dibanding harus ke bank.

Hanya saja, perkembangan pinjaman online dimanfaat oknum tidak bertanggung jawab. Banyak modus yang dilakukan pinjaman online ilegal hingga menjerat nasabahnya dengan bunga yang sangat besar.

Baca Juga: Tegas! OJK Blokir dan Pidana Lebih dari 3.000 Pinjol Ilegal

Modus seperti ini yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera diberantas. Melalui Satgas Waspada Investasi OJK, sudah banyak situs atau aplikasi pinjaman online tak berizin ditutup.

Okezone pun melakukan Special Dialogue Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam Lumban Tobing. Hal ini dilakukan untuk menggali lebih dalam terkait perkembangan pinjaman online yang kini mesti diwaspadai masyarakat.

Baca Juga: Kiat Hindari Transaksi Bodong Oknum Pinjol Ilegal

Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pinjaman online atau pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat bukanlah bagian dari sektor jasa keuangan.

"Pinjol ilegal itu bukan sektor jasa keuangan. Kami bisa katakan seperti ini, ada rentenir-rentenir yang dulu melakukan pinjaman di pasar, tiba-tiba mengirimkan SMS ke kita. Ini jasa keuangan apa? Tidak ada ini jasa keuangannya," ujar Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing.

Untuk lebih jelas dan memahami pinjaman online, Kalian bisa menyaksikan selengkapnya dalam acara special dialogue Okezone, Senin 27 September 2021.

Sementara itu, OJK telah menindak tegas pinjaman online (pinjol) ilegal yang merugikan masyarakat dengan memblokir dan pidana lebih dari 3.000 pinjol ilegal.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida mengatakan, OJK punya kewenangan untuk menyidik dan menindak tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan harapan hukuman pelaku di sektor jasa keuangan dapat lebih maksimal dan mendapat efek jera.

"Untuk mengatasi maraknya pinjaman online ilegal ini OJK bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi melakukan upaya penegakkan hukum, antara lain upaya melakukan blokir kepada lebih dari 3.000 situs pinjaman online ilegal dan juga mempidanakan pelaku pinjol ilegal ini," kata Nurhaida.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini