KUR Pertanian Rp55 Triliun, Kredit Macet 0,03%

Antara, Jurnalis · Rabu 29 September 2021 20:49 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 29 320 2478919 kur-pertanian-rp55-triliun-kredit-macet-0-03-XYw5RHT9TL.jpg Kredit Macet KUR Pertanian Sangat Kecil. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sektor pertanian sudah mencapai Rp55 triliun. Sedangkan kredit macet sektor pertanian sangat kecil karena hanya 0,03%.

"Kami tidak menggunakan APBN. Kebijakan Presiden menyediakan KUR itu luar biasa," ujarnya, dikutip dari Antara, saat sambutan pada acara panen jagung nusantara di Desa Banjarsari, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan dan panen serempak di seluruh wilayah Indonesia lainnya yang berlangsung secara virtual, Rabu (29/9/2021).

Baca Juga: Menko Airlangga Harap Pesantren Bisa Melahirkan Santri Mandiri dan Berjiwa Usaha

Dia mengajak pemerintah daerah dapat menggunakan dana KUR agar usaha pertanian khususnya jagung terus berjalan semakin maju, tanam bersama-sama semaksimal mungkin.

Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni mengatakan Kabupaten Grobogan salah satu lumbung pangan Provinsi Jateng karena komoditas jagung perkiraan luas panen tahun 2021 mencapai 121.200 hektare dengan produksi 783.700 ton sehingga ketersediaan jagung di Grobogan siap memasok kebutuhan pakan ternak.

Baca Juga: Realisasi KUR 2021 Capai Rp176,9 Triliun ke 4,73 Juta UMKM

"Saya minta agar petani menikmati hasil panen, jangan impor Pak Menteri. Baru dengar ada impor saja harga langsung jatuh, mohon tidak ada impor jagung. Bisa dilihat di Desa Banjarsari ini dikelilingi tanaman jagung siap panen di bulan September 2021 sampai akhir tahun," ujarnya.

Dia menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pertanian karena capain jagung ini atas bantuan dari Kementerian Pertanian, mulai dari bantuan benih, pupuk dan bantuan sarana dan prasarana lainnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan aspirasi dari pemilik kios pupuk lengkap (KPL) agar ada evaluasi sistem penyaluran pupuk bersubsidi, mulai dari data dan sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Dia juga menyinggung soal sistem kuota dan penerbitan kartu tani, serta edc yang tidak lancar maupun administrasi yang dinilai rumit. Sehingga banyak KPL yang mengundurkan diri.

"Kami juga memohon tambahan kuota pupuk bersubsidi karena sudah memasuki musim tanam (MT) pertama, nantinya kami yang akan didatangi petani terkait hal itu," ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini