Tekan Utang untuk APBN Sehat, Penerbitan SUN Opsi yang Tepat?
JAKARTA - Untuk mencapai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kondisi sehat, maka penerbitan surat utang negara (SUN) merupakan salah satu mekanisme penarikan utang yang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
Hal ini disampaikan oleh pengamat Ekonomi Ryan Kiryanto. Menurutnya jika tidak menggunakan opsi ini maka pemerintah tidak dapat mencukupi biaya kebutuhan negara.
Adapun surat utang negara jenisnya bervariatif seperti Obligasi Negara Ritel (ORI), Savings Bond Ritel (SBR), Sukuk Ritel, dan Sukuk Negara Tabungan.
"Disetiap penyusunan APBN, pemerintah selalu memperhatikan alokasi pembiayaan utang. Artinya, pemerintah sadar bahwa jika hanya mengandalkan sumber penerimaan dalam negeri baik itu dari hasil pajak, cukai, dll, hasilnya tidak cukup. Oleh sebab itu, dibukalah pilihan pembiayaan melalui jalur utang," terang Ryan saat diskusi di Market Review, Senin (1/11/2021).
Baca Juga: Sri Mulyani Curhat Keuangan Negara Terguncang
Selanjutnya dia menjelaskan, dari sisi pemerintah, SUN bermanfaat untuk mencari dana untuk membiayaan APBN. Sementara itu, dari sisi pembeli atau investor, SUN adalah suatu produk keuangan yang menawarkan keuntungan, dengan adanya pembayaran bunga atau kupon dan potensi peningkatan harga (capital gain).
"Utang itu ada yang sifatnya melalui penerbitan surat utang seperti yang kita kenal seperti SUN. Itu pun wujudnya variatif. Di mana surat utang pemerintah itu dibeli baik oleh investor institusi asing/domestik maupun individu. Disitulah negara ini berutang kepada investor. Maka dari itu pemahaman utang itu harus di pahami baik sehingga tidak semata-mata seolah kita hanya membuka tangan kemudian ada orang meminjam. Bukan seperti itu," ujarnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Habiskan Rp21,1 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19
Di samping itu Ryan menilai Kementerian Keuangan sangat percaya diri pada kondisi APBN saat ini. Menurutnya, dengan energi positif yang ditunjukkan tersebut membawa keyakinan pula pada warga indonesia terhadap kinerja pemerintah dalam mengatur utang.
