4 Fakta Transisi Energi, Pemimpin G20 Sepakat Setop Pembiayaan PLTU
JAKARTA – Indonesia menyiapkan peta jalan transisi energi menuju net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, strategi utama yang akan dilakukan antara lain pengembangan energi baru terbarukan secara masif serta upaya retirement (pensiun) pembangkit listrik tenaga fosil yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan umur pembangkit atau bisa lebih cepat dengan mekanisme yang tepat.
"Opsi penggunaan nuklir juga direncanakan akan dimulai tahun 2045 dengan kapasitas mencapai 35 GW di tahun 2060," ujarnya dalam Road to COP 26, Indonesia Pathway to Net Zero Emission-Energy Transition.
Berikut fakta-fakta transisi energi yang dirangkum di Jakarta, Minggu (7/11/2021).
1. Indonesia Butuh Dana Jumbo
Transisi energi memerlukan pendanaan investasi yang ramah lingkungan. Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengatakan pendanaan besar dibutuhkan untuk mempercepat transisi energi.
Baca Juga: Presidensi G20, Dunia Akan Pantau Pemulihan Ekonomi Indonesia
Dalam acara Impact Investing Forum featuring Indonesia Impact Fund Kadin yang digelar di sela COP26 yang ditayangkan secara daring, Senin (1/11) malam, Pahala pun mendorong lembaga keuangan global untuk bisa ikut berkolaborasi untuk bisa membantu Indonesia melakukan transisi energi sebagaimana target pada tahun 2030.
“Tantangannya besar, hanya mungkin bisa dilakukan jika berbagai institusi bekerja sama, termasuk lembaga keuangan. Kita butuh mekanisme, dalam hal ini kita bisa mendapatkan bantuan pendanaan apa pun," katanya.
Pahala menyebut PLN pun akan menandatangani bantuan pendanaan dari Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk mendukung transisi energi.
“Saya rasa hal seperti itu (bantuan pendanaan) bisa dilakukan Bank Dunia, UNFCCC, ADB, begitu pula lembaga keuangan komersial untuk bisa bekerja sama," katanya.
2. Dapat Bantuan dari ADB
Indonesia mendapat bantuan dari Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) untuk percepatan proyek infrastruktur rendah karbon. Tak hanya di Indonesia, ADB juga mendorong kawasan Asia Tenggara (ASEAN) melalui Mekanisme Transisi Energi atau Energy Trantition Mechanism (ETM).
Baca Juga: Berbagai Negara Janjikan Investasi, Erick Thohir: Peluang Ini Harus Ditangkap
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pola pembiayaan hijau (green finance) yang tepat mampu dimanfatkan sebagai jalan menuju peningkatkan pangsa energi baru dan terbarukan (EBT) yang signifikan, efisiensi energi, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Menurut dia, tanpa green finance yang memadai, Indonesia tidak dapat mencapai ambisi Nationally Determined Contibution (NDC).
“Kami menghargai ADB yang telah mengusulkan ETM untuk mempercepat pengurangan emisi di Indonesia serta negara anggota ASEAN lainnya. Kami sudah diskusikan, ETM ini cocok untuk mempercepat dekarbonisasi di Indonesia, khususnya untuk pensiun dini pembangkit batubara," ujarnya dalam acara COP26 di Glasgow, Skotlandia, dikutip.
