4 Fakta Transisi Energi, Pemimpin G20 Sepakat Setop Pembiayaan PLTU

Shelma Rachmahyanti, Jurnalis · Minggu 07 November 2021 04:10 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 07 320 2497826 4-fakta-transisi-energi-pemimpin-g20-sepakat-setop-pembiayaan-pltu-KnkdU9Zjyj.jpg PLTU (Foto: Okezone)

JAKARTA – Indonesia menyiapkan peta jalan transisi energi menuju net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, strategi utama yang akan dilakukan antara lain pengembangan energi baru terbarukan secara masif serta upaya retirement (pensiun) pembangkit listrik tenaga fosil yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan umur pembangkit atau bisa lebih cepat dengan mekanisme yang tepat.

"Opsi penggunaan nuklir juga direncanakan akan dimulai tahun 2045 dengan kapasitas mencapai 35 GW di tahun 2060," ujarnya dalam Road to COP 26, Indonesia Pathway to Net Zero Emission-Energy Transition.

Berikut fakta-fakta transisi energi yang dirangkum di Jakarta, Minggu (7/11/2021).

1. Indonesia Butuh Dana Jumbo

Transisi energi memerlukan pendanaan investasi yang ramah lingkungan. Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengatakan pendanaan besar dibutuhkan untuk mempercepat transisi energi.

Baca Juga: Presidensi G20, Dunia Akan Pantau Pemulihan Ekonomi Indonesia

Dalam acara Impact Investing Forum featuring Indonesia Impact Fund Kadin yang digelar di sela COP26 yang ditayangkan secara daring, Senin (1/11) malam, Pahala pun mendorong lembaga keuangan global untuk bisa ikut berkolaborasi untuk bisa membantu Indonesia melakukan transisi energi sebagaimana target pada tahun 2030.

“Tantangannya besar, hanya mungkin bisa dilakukan jika berbagai institusi bekerja sama, termasuk lembaga keuangan. Kita butuh mekanisme, dalam hal ini kita bisa mendapatkan bantuan pendanaan apa pun," katanya.

Pahala menyebut PLN pun akan menandatangani bantuan pendanaan dari Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk mendukung transisi energi.

“Saya rasa hal seperti itu (bantuan pendanaan) bisa dilakukan Bank Dunia, UNFCCC, ADB, begitu pula lembaga keuangan komersial untuk bisa bekerja sama," katanya.

2. Dapat Bantuan dari ADB

Indonesia mendapat bantuan dari Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) untuk percepatan proyek infrastruktur rendah karbon. Tak hanya di Indonesia, ADB juga mendorong kawasan Asia Tenggara (ASEAN) melalui Mekanisme Transisi Energi atau Energy Trantition Mechanism (ETM).

Baca Juga: Berbagai Negara Janjikan Investasi, Erick Thohir: Peluang Ini Harus Ditangkap

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pola pembiayaan hijau (green finance) yang tepat mampu dimanfatkan sebagai jalan menuju peningkatkan pangsa energi baru dan terbarukan (EBT) yang signifikan, efisiensi energi, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Menurut dia, tanpa green finance yang memadai, Indonesia tidak dapat mencapai ambisi Nationally Determined Contibution (NDC).

“Kami menghargai ADB yang telah mengusulkan ETM untuk mempercepat pengurangan emisi di Indonesia serta negara anggota ASEAN lainnya. Kami sudah diskusikan, ETM ini cocok untuk mempercepat dekarbonisasi di Indonesia, khususnya untuk pensiun dini pembangkit batubara," ujarnya dalam acara COP26 di Glasgow, Skotlandia, dikutip.

3. Pemimpin G20 Sepakat Setop Pembiayaan PLTU

Para pemimpin negara-negara G20 di Roma sepakat untuk bekerja keras mencapai netralitas karbon selambat-lambatnya pada pertengahan abad ini dan berjanji untuk mengakhiri pembiayaan bagi pembangkit batu bara di luar negeri pada akhir tahun 2021 ini.

Namun, mereka gagal menyepakati penghapusan penggunaan batu bara secara bertahap di dalam negeri.

Menanggapi kesepakatan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mencuit di akun media sosial Twitter miliknya. “meskipun saya menyambut komitmen negara-negara #G20 untuk solusi global, ada beberapa harapan saya yang tidak tercapai ketika meninggalkan Roma – tetapi setidaknya harapan itu tidak terkubur," katanya, Senin (1/11/2021).

Komunike akhir ini dikeluarkan pada Minggu (31/10) di akhir konferensi tingkat tinggi (KTT) yang berlangsung selama dua hari, dan menjelang pertemuan yang lebih luas di KTT Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau COP26 di Glasgow, Skotlandia.

4. Pemerintah Janjikan Subsidi untuk EBT

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa bagi negara berkembang, transisi menuju energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan perlu dilakukan tanpa membebani keuangan negara.

Oleh sebab itu, berbagai kebijakan dirumuskan dengan memastikan pertumbuhan yang tentunya membutuhkan energi tersebut tetap ada tetapi dilakukan secara “hijau”. Untuk melakukannya, diperlukan kombinasi antara menurunkan ketergantungan terhadap pembangkit listrik bertenaga batu bara, dan dalam waktu bersamaan, membangun energi alternatif yang lebih hijau.

“Apabila negara berkembang ingin lebih ambisius, kita harus segera melaksanakan ETM yang sudah kita mulai dengan ADB ini,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (4/11/2021).

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebanyak 29% di tahun 2030 dengan usaha sendiri atau 41% dengan bantuan internasional. Energi merupakan sektor yang akan berkontribusi besar terhadap target ini. 

Saat ini, Indonesia telah masuk ke dalam transisi menuju emisi nol bersih (Net Zero Emission) paling lambat di tahun 2060. Pengurangan ketergantungan pembangkit listrik bertenaga batu bara adalah satu bagian penting dari transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan ETM akan mengantarkan Indonesia lebih dekat kepada pencapaian target tersebut.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini