Menko Airlangga Minta Sri Mulyani dan BEI Siapkan Aturan Perdagangan Karbon

Namun jika emisi yang dihasilkan melebihi kredit yang dimiliki, maka perusahaan harus membayar denda atau membeli kredit di pasar karbon. Dengan demikian, negara-negara di dunia dapat mengontrol jumlah emisi karbon yang dihasilkan dan mengurangi dampak gas rumah kaca secara signifikan.

"Karena kita adalah salah satu negara yang punya kekuatan terkait carbon capture di sektor pertambangan dan energi. Beberapa pilot project disiapkan. Kita produksi juga renewable energy salah satunya dari geothermal, yang otomatis akan memperoleh CBM dalam bentuk CO2 pricing. Namun kita ketahui bahwa semua yang ada sampai saat sekarang kalau istilah di pasar modal over the counter, tidak terbuka secara transparan, dan masing-masing antara perusahaan di Indonesia dengan perusahaan global," kata Menko Airlangga.

Apabila itu semua masuk dalam mekanisme bursa, lanjut Menko Airlangga, akan menjadi hal yang positif. Ia berharap dalam Presidensi G20 tahun ini mulai 1 Desember 2021 hingga Oktober 2022 carbon trading tersebut bisa diluncurkan.

"Ini jadi PR tersendiri untuk timnya Pak Inarno dan tentu pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan KLHK, dan tentunya OJK, perlu mempersiapkan regulatory framework untuk perdagangan ini. Dan kita ingin ini bisa dilakukan di Indonesia, bukan di negara lain," ujar Menko Airlangga.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)