Menko Airlangga Minta Sri Mulyani dan BEI Siapkan Aturan Perdagangan Karbon
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan mempersiapkan mekanisme perdagangan karbon atau carbon trading.
"Khusus di climate change, tentu kami mengapresiasi yang dilakukan oleh BEI dalam bentuk peluncuran green bond, green sukuk, dan green investment. Mungkin perlu ada tambahan di mana bursa efek perlu mempersiapkan terkait dengan carbon trading, bersama dengan Kemenkeu dan KLHK," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (16/11/2021).
Baca Juga: Siap-Siap! 29 Perusahaan 'Serbu' BEI Cari Dana Segar di Pasar Modal
Mengutip lama ICDX Group, perdagangan karbon atau carbon trading merupakan kegiatan jual beli kredit karbon (carbon credit), di mana pembeli menghasilkan emisi karbon yang melebihi batas yang ditetapkan.
Kredit karbon (carbon credit) adalah representasi dari hak bagi sebuah perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industrinya. Satu unit kredit karbon setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida (CO2).
Baca Juga: Investor Daerah Kian Mudah Berinvestasi
Kredit karbon yang dijual umumnya berasal dari proyek-proyek hijau. Lembaga verifikasi seperti Verra, akan menghitung kemampuan penyerapan karbon oleh lahan hutan pada proyek tertentu dan menerbitkan kredit karbon yang berbentuk sertifikat. Kredit karbon juga dapat berasal dari perusahaan yang menghasilkan emisi di bawah ambang batas yang ditetapkan pada industrinya.
Pemerintah setempat biasanya akan mengisukan kredit tersebut hingga batasan tertentu. Jika perusahaan menghasilkan emisi kurang dari kredit yang dimiliki, maka perusahaan tersebut bisa menjual kredit tersebut di pasar karbon.
