JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan investasi sektor hulu migas memerlukan dukungan kebijakan dan insentif. Untuk itu, Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang berkoordinasi untuk memperbaiki fiscal term hulu migas di Indonesia.
Hal ini dilakukan, agar industri hulu migas sukses memainkan perannya pada saat Indonesia memasuki masa transisi energi, dengan tetap berkomitmen terhadap penurunan emisi karbon.
Baca Juga: Bertemu Wapres, Sri Mulyani Beberkan Strategi Perluas Pangsa Ekonomi Syariah
“Detail kebijakan, masih kami diskusikan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menjadi pembicara pada hari kedua The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 (IOG 2021), Selasa (30/11/2021).
Untuk mendorong meningkatkan produksi migas, lanjut Menkeu, perlu usaha-usaha bersama dari semua pihak.
"Boosting investment dalam industri migas membutuhkan support berupa perbaikan fiskal dan insentif. Selain perbaikan fiscal term, beberapa hal yang harus dilakukan adalah kepastian kontrak, efisiensi dan teknologi, serta good governance dan transparansi," jelasnya.
Baca Juga: Sri Mulyani soal Penerima Dana Pendidikan Rp542,8 Triliun
Desain industri hulu migas ini harus sejalan dengan road map Indonesia menuju net zero emission di tahun 2060. Sinkronisasi tersebut terutama terkait bagaimana Indonesia akan meningkatkan renewable energy, bagaimana Indonesia akan menggunakan bahan bakar fossil dan bagaimana mengutilisasinya untuk mengurangi emisi karbon.
“Oleh karena itu Kemenkeu, Kementerian ESDM, SKK Migas serta kalangan industri harus bekerja sama untuk menyusun kebijakan yang sesuai, untuk terus mengembangkan ketahanan energi yang mendukung perbaikan ekonomi,” katanya.
