Pejabat Eselon I dan II Diusulkan Jadi PNS

Dita Angga R, Jurnalis · Rabu 01 Desember 2021 11:00 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 01 320 2510089 pejabat-eselon-i-dan-ii-diusulkan-jadi-pns-brMUjPzVJt.jpg Eselon I dan II Diusulkan Jadi PNS Nasional. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) mengusulkan agar eselon I dan II menjadi PNS nasional. Tujuannya agar mencegah intervensi politik dalam birokrasi pemerintahan.

“Itu juga salah satu solusi kita. Kan tidak lagi diberhentikan oleh kepala daerah kan. Jadi kepala daerah boleh berganti tetapi pejabat birokrasinya relatif,” kata Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Zudan Arif Fakrullah, Rabu (1/12/2021).

Baca Juga: Kesejahteraan PNS Belum Merata, Korpri Singgung Perbedaan Gaji Antar Instansi

Zudan mengungkapkanm, eselon II dan eselon I merupakan jabatan yang sangat strategis. Posisi strategis ini merupakan investasi dalam human capital.

“Karena kalau eselon II dan I itu pelatihannya sudah panjang. Biaya banyak untuk membentuk sampai ditingkat itu,” ujarnya.

Menurutnya, dengan menjadi PNS nasional maka penataannya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Misalnya saja untuk mengisi kekosongan di daerah-daerah tertentu.

Namun hal ini harus didukung dengan adanya talent pool yang dalam bentuk Badan Talenta Nasional.

Baca Juga: Korpri: PNS Tak Berkualitas Digantikan Robot

“Daerah tertentu yang kurang maju diberi ASN-ASN terbaik. Yang pusat itu sudah punya talent poolnya. Ini cocok di bdiang perencanaan pembangunan, ini cocok di bidang keuangan, ini cocok di bidang kesehatan, ini cocok di bidang pemberdayaan masyarakat. Yang top-top turunkan ke daerah yang kurang bagus agar menjadi katalisator, bisa mempercepat proses di daerah itu,” ujarnya.

“Kalau sekarang kan ASN dikuasi oleh daerah masing. Hebat pun dia hanya di kabupaten itu, ga pindah-pindah. Kecuali ada yang narik,” tuturnya.

Zudan mengatakan nantinya jika kepala daerah membutuhkan eselon I dan II tinggal memesan ke Badan Talenta Nasional. Menurutnya kepala daerah tetap memiliki hak memilih.

“Ya dia tinggal pesen. Dia butuh seperti apa. Misalnya saya butuh ASN yg berempati yang cocok untuk kepal dinas PU, dia minta ke Badan Talenta Nasional. Contoh kalau sekarang belum ada minta ke MenPANRB sama Menteri Dalam Negeri misalnya agar disiapkan,” katanya

“Jadi ada hak memilih tapi dari yang sudah ada ini. Kalau dia tidak cocok balikin. Ya kan? Jadi kariernya terjaga,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini