Share

Sri Mulyani Bela Diri soal Desakan Pemecatan dari Pimpinan MPR

Michelle Natalia, Sindonews · Rabu 01 Desember 2021 15:17 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 01 320 2510285 sri-mulyani-bela-diri-soal-desakan-pemecatan-dari-pimpinan-mpr-qwyKVx6Se5.jpg Sri Mulyani (Foto: Dok Kemenkeu)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati langsung mengeluarkan pernyataan perihal permintan pimpinan MPR yang mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat dirinya.

Baca Juga: MPR Desak Sri Mulyani Dipecat, Begini Reaksi Kemenkeu

Hal ini karena ketidakhadiran Sri Mulyani dalam undangan rapat dengan pimpinan DPR yang membahas anggaran MPR dan pemotongan anggaran MPR.

"Undangan dua kali, yaitu pada tanggal 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen," kata Sri dalam akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Baca Juga: Asal Muasal Pemotongan Anggaran MPR yang Berujung Desakan Pecat Sri Mulyani

Sementara itu, pada rapat tanggal 28 September 2021, agenda itu bersamaan dengan rapat banggar DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Sri Mulyani wajib dan sangat penting. Maka dari itu, rapat dengan MPR diputuskan ditunda.

"Mengenai anggaran MPR, seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan COVID-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran K/L harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk membantu penanganan COVID-19, dimana klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah," kata Sri Mulyani

Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Sistem Penyaluran BLT BBM yang Dijalankan Sudah Bagus

Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.

"Anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Sri mengatakan, Kemenkeu dan dirinya terus bekerjasama dengan seluruh pihak dalam menangani dampak pandemi COVID-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini