Share

UU Cipta Kerja Diperbaiki, Erick Thohir Ungkap Dampaknya ke BUMN

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Kamis 02 Desember 2021 15:33 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 02 320 2510897 uu-cipta-kerja-diperbaiki-erick-thohir-ungkap-dampaknya-ke-bumn-NEcpUCbADk.jpg Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Okezone.com/KBUMN)

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengakui putusan judicial review Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berdampak pada BUMN. Meski begitu, kata Erick, dampaknya tidak begitu signifikan.

Ada dua dampak yang diterima BUMN atas putusan judicial review UU Omnibus Law yang sudah diputuskan lembaga peradilan tinggi negara beberapa waktu lalu itu.

"Dampak UU Cipta Kerja ke BUMN sangat minim," ujar Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (2/12/2021).

Baca Juga: Soal Penetapan UMP di UU Cipta Kerja, Bahlil: Pengusaha Jangan Dikasih Beban

Dampak pertama, riset atau penelitian. Berdasarkan, Pasal 66 UU Cipta Kerja, perseroan negara dapat melakukan riset dan inovasi nasional berdasarkan penugasan pemerintah. Akibat, putusan judicial review MK, tugas tersebut ditangguhkan sementara waktu.

Meski begitu, penangguhan amanah Pasal 66 UU Cipta Kerja, tak lantas memberhentikan seluruh aktivitas riset yang dilakukan BUMN sebelumnya. Perusahaan tetap menjalankan risest dan penelitian yang sudah dilakukan sejak 1,5 tahun belakangan.

Baca Juga: Mahfud MD Sebut Revisi UU Ciptaker Selesai Sebelum 2 Tahun

Kedua, inbreng saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, ke lembaga pengelola investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) senilai Rp45 triliun.

Meski mengakui ada dampaknya, Erick enggan merinci dampak yang dimaksud. Dia memastikan, transaksi antara kedua Himbara dan INA tetap berjalan.

Untuk memastikan proses inbreng berjalan baik, Kementerian BUMN telah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga sejumlah kementerian dan lembaga terkait (K/L).

Di sisi pelaksanaan payung hukum atau regulasi INA, pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), hingga kementerian terkait pun tengah melakukan koordinasi secara intensif.

“Jadi payung hukum sudah jalan. Hanya untuk inbreng, kita mesti mengeluarkan surat tambahan, bukan berarti stop,” tutur dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini