Tahun 2022 Dibayangi Ketidakpastian, Sri Mulyani: Pandemi Not Yet Over
Dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah memperlebar ruang defisit APBN hingga tembus 6,1% dari produk domestik bruto (PDB).
"Hasilnya, pemerintah bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di level kontraksi -2,07% sepanjang tahun lalu. Ini relatively modest constraction. Namun kita harus kerja keras mendukung proses pemulihan ekonomi secara tepat dan teliti karena pandemi mempengaruhi ekonomi sangat dalam,” ungkap Sri.
Pada 2022, sambung dia, pemerintah akan mendorong pemulihan ekonomi secara lebih kuat dan berkelanjutan. Indonesia, kata dia, menghindari kebijakan yang dapat menimbulkan scarring effect atau dampak yang sifatnya bisa melukai perekonomian.
“Pemerintah menggunakan tools APBN bersama-sama dengan policy lain, seperti policy moneter dan keuangan untuk bisa kembali tumbuh. Ini membutuhkan kebijakan reformasi yang sifatnya struktural,” pungkasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
