Share

Tahun 2022 Dibayangi Ketidakpastian, Sri Mulyani: Pandemi Not Yet Over

Michelle Natalia, Jurnalis · Selasa 07 Desember 2021 15:40 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 07 320 2513339 tahun-2022-dibayangi-ketidakpastian-sri-mulyani-pandemi-not-yet-over-3sKLRLFgpM.jpg Menkeu Sri Mulyani waspadai pandemi covid-19 yang belum usai (Foto: Okezone)

JAKARTA โ€“ Pandemi covid-19 belum usai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih mencermati pandemi covid-19 dan terus merumuskan kebijakan.

Keberlangsungan pandemi ini masih melanjutkan tren ketidakpastian di Indonesia maupun secara global.

Baca Juga: Fakta! Ekonomi RI Selalu Tumbuh di Atas Perekonomian Dunia

"Indonesia melakukan langkah-langkah koordinasi untuk bisa meng-adress tantangan di bidang kesehatan dan lainnya, but it is not yet over. Pandemi belum over. Di 2022, Indonesia is already addressing this pandemic relatively well,โ€ ujar Sri dalam webinar Pertamina Energy Webinar 2021: Energizing Your Future di Jakarta, Selasa(7/12/2021).

Baca Juga: Era Digital, Ridwan Kamil: Tinggal di Desa Rezeki Kota

Pada tahun 2020, pemerintah memutuskan melakukan ekspansi fiskal untuk menangani dampak berat dari pandemi yang menghantam berbagai sektor. Selain itu, pemerintah turut memperluas jejaring stimulus untuk menjaga ketahanan daya beli dan membantu dunia usaha baik UMKM maupun korporasi supaya tidak jatuh.

Dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah memperlebar ruang defisit APBN hingga tembus 6,1% dari produk domestik bruto (PDB).

"Hasilnya, pemerintah bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di level kontraksi -2,07% sepanjang tahun lalu. Ini relatively modest constraction. Namun kita harus kerja keras mendukung proses pemulihan ekonomi secara tepat dan teliti karena pandemi mempengaruhi ekonomi sangat dalam,โ€ ungkap Sri.

Pada 2022, sambung dia, pemerintah akan mendorong pemulihan ekonomi secara lebih kuat dan berkelanjutan. Indonesia, kata dia, menghindari kebijakan yang dapat menimbulkan scarring effect atau dampak yang sifatnya bisa melukai perekonomian.

โ€œPemerintah menggunakan tools APBN bersama-sama dengan policy lain, seperti policy moneter dan keuangan untuk bisa kembali tumbuh. Ini membutuhkan kebijakan reformasi yang sifatnya struktural,โ€ pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini