Langkah Sri Mulyani 'Tendang' Asing dari Surat Utang RI
JAKARTA - Pemerintah berencana mengurangi porsi kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara atau SBN tenor pendek.
Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Luky Alfirman, hal tersebut bagus bagi ketahanan Indonesia di masa depan dalam menghadapi gonjang-ganjing pasar keuangan.
Baca Juga: Pemerintah Serap Rp8 Triliun dari Lelang SUN
"Itu memang strategi pemerintah bagaimana mengurangi ketergantungan kita dalam bentuk mata uang asing," kata Luky dalam video virtual, Senin (13/12/2021).
Senada yang sama, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Ditjen Pengelolaan pembiayaan dan Risiko Riko Amir mengatakan sumber pembiayaan utang nantinya akan lebih banyak dari domestik daripada valuta asing (valas).
Baca Juga: Sri Mulyani Terbitkan Sukuk Tabungan dengan Kupon 4,8%, Minat?
"Persentase domestik mencapai 80% sampai 82% dan valas mencapai 18% sampai 20%," katanya.
Menurutnya, penawaran SBN bruto akan dilakukan melalui lelang maupun non lelang, dengan porsi Surat Utang Negara (SUN) sebesar 69% sampai 72% dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara sebesar 28% sampai 31%.
"SBN bruto dapat melalui lelang dan non lelang. Lelang akan dilakukan di pasar perdana, dan juga non lelang adalah adanya SBN ritel, private placement, maupun pelaksanaan SKB III antara pemerintah dengan Bank Indonesia,” tandasnya.
(Feby Novalius)
